Koreri.com, Jayapura – Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.,MH mengatakan pelantikan 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dirampingkan belum dilaksanakan karena masih menunggu hasil seleksi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Saya kemarin sudah panggil Kepala BKD Papua untuk buat jadwal kapan seleksi penerimaan 35 OPD, sehingga yang terseleksi tentu lewat mekanisme ASN yang memenuhi syarat,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (17/2).
Menurut Enembe, perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintan Provinsi Papua untuk mengefektifkan kinerja OPD agar menjadi lebih baik.
“Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah,” ujarnya.
Dijelaskan, selama ini ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) OPD yang sama namun untuk yang beda itu akan digabungkan jadi satu saja agar lebih efektif dalam bekerja.
“Banyak OPD akan kita gabungkan karena selama ini tupoksi sama bahkan ada OPD di tiadakan atau dihapus,” ujar Enembe.
Sebelumnya, Sekretaris daerah Provinsi Papua, T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP.,MKP.,M.Si mengatakan Kemendagri sangat setuju dengan perampingan OPD yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk mengevaluasi PP No.18 tahun 2016 tentang aturan perangkat daerah.
“Kementerian Dalam negeri justru mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua. Mereka (Kementerian Dalam Negeri – red) sebetulnya mau mengevaluasi PP No.18 tahun 2016 tentang aturan perangkat daerah,” kata Sekertaris Daerah Papua T.E.A Hery Dosinaen usai pertemuan tertutup bersama Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Hadi Prabowo Kamis (8/11/2018) lalu.
Menurut Sekda, perampingan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ini akan menjadi role model (model percontohan – red) bagi provinsi lain di Indonesia.
“Pada prinsipnya disetujui akan tetapi ada beberapa item yang menjadi catatan terpenting untuk pembahasannya. Dimana realisasinya masih sedang dibicarakan bersama Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,” ujarnya.
VDM
