Koreri.com, Manokwari – Ketua DPR Papua Barat (PB) Orgenes Wonggor mengaku pesimis anggaran Perubahan 2023 terserap maksimal karena mepetnya waktu.
Karena sesuai dengan aturan, anggaran perubahan harus ditetapkan bulan September setiap tahun berjalan sehingga masih ada sisa waktu dua bulan hingga habis tahun anggaran.
“Anggaran itu kita tetapkan bulan September di tanggal 11 kalau tidak salah. Tujuannya kita supaya di akhir bulan, dokumennya sudah penyerahan. Sehingga dalam waktu dua bulan cukup untuk bisa semua OPD melakukan kegiatan dalam APBD Perubahan,” ungkapnya kepada Koreri.com, Kamis (19/11/2023).
Wonggor mengeluhkan, dokumen anggaran perubahan 2023 Provinsi Papua Barat yang baru diserahkan tanggal 9 November 2023.
“Ini tidak sampai 50 hari, maka tidak bisa kita melewati jalur birokrasi yang panjang kemudian harus menunggu sampai alasan macam-macam tapi harus cepat untuk bagaimana semua OPD harus bisa melewati, tidak biasa-biasa saja dengan tetap memenuhi syarat yang tetap bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang kita harapkan,” imbuhnya.
Wonggor pun mengaku pesimis, jika semua harus melewati proses yang panjang maka anggarannya tidak akan terserap.
“Saya yakin itu tidak akan terserap. Artinya itu yang sekarang jadi persoalan,” akuinya.
Wonggor juga menyoroti keterlambatan menunggu hasil konsultasi yang dinilai sangat lambat. Ia bahkan menyalahkan pusat yang terkesan tidak serius.
“Jadi setiap tahun kita menetapkan anggaran lebih awal 1 atau 2 bulan sebelum ketentuan waktu. Tetapi dalam konsultasi dan yang lainnya paling lambat sekali. Artinya kita tidak salahkan di tingkat provinsi saja tapi pusat juga kadang-kadang cukup lama, sangat-sangat lambat dalam melakukan evaluasi akhirnya daerah kena dampaknya. Terus kalau ada segala sesuatu di daerah, pusat malah ikut-ikut menyalakan daerah padahal yang memicu kesalahan itu sebenarnya adalah pusat juga. Karena ke depan dari pusat harus serius melihat ke daerah juga,” tegasnya.
Wonggor berharap semua OPD sudah mulai bergerak cepat merealisasikan penyerapan anggaran perubahan 2023.
Terkait penyerapan anggaran, Wonggor mengaku belum mendapatkan data yang terbaru.
“Ini yang saya belum dapat data yang terbaru hari ini. Nanti saya cek dulu di Pak Sekda dulu tapi yang saya tahu penyerapan kita masih sangat rendah. Tapi kalau angkanya saya belum tahu,” sambungnya.
Wonggor menambahkan, Kejaksaan juga sudah mengingatkan soal penumpukan pekerjaan di akhir tahun.
“Waktu di acara Forkopimda dimana semua pimpinan lembaga hadir, Kejaksaan mengingatkan jangan sampai semua pekerjaan numpuk di akhir tahun, itu semua tidak bagus. Dan bisa jadi masalah,” tegasnya.
KENN
