Koreri.com, Manokwari – Komisi I DPR Papua Barat baru saja menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Selasa (21/5/2024).
RDP tersebut berkaitan dengan beberapa agenda diantaranya seleksi terbuka (selter) pada 19 OPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Kemudian, soal honorer, dan crosscheck P3K sudah berjalan dengan baik atau tidak.
Ketua Komisi I George Karel Dedaida, dalam keterangannya kepada Koreri.com, menekankan soal selter kepada panitia seleksi setempat.
Pihaknya dari Komisi I DPR Papua Barat meminta kepada panitia seleksi (pansel) yang telah mengeluarkan syarat syarat formal terkait pendaftaran para calon Eselon II sudah harus berpedoman juga kepada wilayah khusus.
“Kami berharap dalam persyaratan itu dan dalam seleksi, Pansel ini juga harus berpedoman bukan hanya pada Undang-undang ASN saja tapi juga terkait dengan wilayah khusus,” tekannya.
George mengingatkan bahwa di wilayah khusus itu sudah ada UU Otonomi Khusus sampai kepada Perdasus Manajemen ASN.
“Makanya kami dari Komisi I dan juga sebagai Ketua Fraksi berharap Pansel tidak mengabaikan Undang-undang Otsus tetapi justru memedomaninya sebagai salah satu UU yang bisa dipegang sebagai acuan untuk menentukan hasil keputusan terkait dengan seleksi terbuka itu,” tegasnya mengingatkan.
Dalam hal ini, tegas George, mengatur afirmasi kepada anak-anak Papua yang sedang mengikuti selter dimaksud.
“Kategori seleksi itu ada pada Perdasus, Kalau terkait orang asli Papua itu ada Perdasus OAP, nanti dipedomani itu. Jangan melupakan Perdasus itu karena kami sudah ketok. Afirmasi itu harus diberikan kepada Orang Asli Papua,” tandasnya.
George kembali menegaskan bahwa DPR Papua Barat sebagai mata dan telinga masyarakat, dapat memberikan masukan terkait kinerja pelayanan publik daripada pejabat publik yang sedang mendaftar dalam selter tersebut.
KENN
