as
as

Pj Gubernur Wajib Dengar Pertimbangan DPR PB Soal Selter Eselon II, Ini Alasannya

IMG 20230831 WA0006
Ketua Komisi I DPR PB George Karel Dedaida, S.Hut., M.Si / Foto : KENN

Koreri.com, Manokwari – Komisi I DPR Papua Barat (PB) baru saja menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Selasa (21/5/2024).

RDP tersebut berkaitan dengan beberapa agenda diantaranya seleksi terbuka (selter) pada 19 OPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Kemudian, soal honorer, dan crosscheck P3K sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Ketua Komisi I George Karel Dedaida dalam keterangannya kepada Koreri.com menyebutkan dalam RDP itu selain menekankan soal regulasi acuan selter kepada panitia seleksi setempat, pihaknya juga serius menyoroti tahapan itu berkaitan dengan masukan dari warga.

Komis I DPR PB sebagai mata dan telinga masyarakat, perwakilan masyarakat banyak mendapat masukan terkait dengan pelayanan publik dari OPD – OPD teknis.

“Jadi, kami di DPR Komisi I menyampaikan kepada saudara Gubernur agar dalam penentuan siapa yang akan terpilih sebagai Kepala Dinas atau Eselon II, tiga nama itu wajib mendengar pertimbangan dari DPR,” tegasnya.

George menyebutkan Komisi I banyak mendapat repot baik dari masyarakat maupun dari ASN-ASN yang ada di lingkup Pemprov PB terkait dengan kinerja para kepala dinas.

“Kami dapat masukan banyak. Jadi kami berharap Gubernur dalam menentukan siapa yang akan masuk kami berikan catatan dan itu sudah kami sampaikan kepada BKD yang dalam RDP dihadiri oleh Plt BKD. Dan beliau akan sampaikan itu kepada saudara Gubernur,” bebernya.

Pihaknya berharap dengan adanya masukan dari DPR agar supaya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada rakyat, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.

“Apalagi ada beberapa yang didalam syarat formal itu terkait dengan temuan-temuan di Inspektorat. Kami berharap itu jadi pertimbangan untuk pengisian jabatan,” imbuhnya.

George menekankan bahwa jika ada masalah di Inspektorat agar segera diselesaikan.

“Jangan diberikan tanggung jawab lagi. Karena nanti bisa mengulangi kesalahan seperti yang lalu. Itu kami berharap bukan hanya itu. Bagi masyarakat akar rumput juga bisa memberikan tanggapan. Kami berharap bisa memberikan masukan kepada saudara Gubernur dalam menentukan calon eselon II,” cetusnya.

George kembali menegaskan bahwa DPR Papua Barat sebagai mata dan telinga masyarakat, dapat memberikan masukan terkait kinerja pelayanan publik daripada pejabat publik yang sedang mendaftar dalam selter tersebut.

KENN

as

as