Koreri.com, Sorong – Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat George K. Dedaida mengapresiasi langkah cepat dan maju dari Wakil Presiden RI Maruf Amin untuk segera melaunching dan meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Aston Sorong Hotel & Conference Center, Jumat (7/6/2024).
Pihaknya berharap setelah diluncurkannya RIPPP – SIPPP, maka semua kepala daerah dapat memedomani rencana ini dan sistemnya untuk melaksanakan pembangunan di Tanah Papua.
“Dan saya juga menghimbau kepada calon-calon kepala daerah (Calkada, red) yang ingin maju baik provinsi maupun di Kabupaten/Kota bahwa ketika diluncurkan RIPPP maka nantinya di dalam penjabaran visi misi Kepala Daerah tidak boleh keluar dari pada rencana induk perencanaan pembangunan Papua,” tegas George mengingatkan.
Dia menegaskan, RIPPP-SIPPP ini akan menjadi master plan pembangunan dalam rangka implementasi Undang-undang Otonomi Khusus di Tanah Papua dan juga penganggarannya.
“Jadi tidak boleh ada visi misi yang takaruan karena harus bisa menjabarkan RIPPP. Karena kalau diluar RIPPP maka dia akan mengalami jalan buntu. Karena Bappenas tidak akan melanjutkan rencana-rencana diluar dari rencana induk pembangunan Papua. Itu saran saya kepada semua calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2024 di akhir tahun ini,” tegasnya mengingatkan.
Berikutnya, lanjut George, ketika RIPPP ini sudah diluncurkan oleh Bappenas maka salah satu dokumen pendukung dari pada implementasi platform ini adalah database orang asli Papua (OAP).
“Saya berharap gayung bersambut untuk segera membuat database Orang Asli Papua dan kewilayahannya agar itu menjadi dasar dalam implementasi RIPPP.
Karena rencana ini kan merupakan program. Dan program ini akan diturunkan tapi harus di atas data yang jelas,” lanjutnya.
“Namun ketika itu diturunkan tidak di atas data yang jelas maka kita akan mengulangi kesalahan masa lalu. Jadi saya dengan amat sangat meminta kepada Pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota segera melakukan sensus Orang Asli Papua dan pemetaan wilayah adat se-Tanah Papua. Karena itu dokumen kunci dalam implementasi RIPPP dan SIPPP,” desak pria yang sering disapa GKD.
Karena ketika 20 tahun ke depan, itu harus di evaluasi. Dan evaluasinya harus di atas data yang konkret, data yang jelas supaya kemajuan dan kemunduran dapat terukur.
Olehnya itu, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik maka GKD kembali mendesak agar segera dilakukan Sensus OAP. Mau tidak mau itu harus segera jalan !
“Kita di Papua Barat itu kan sudah ada Perdasus Nomor 4 tentang keaslian orang Papua. Maka kami berharap itu menjadi rujukan untuk segera mendatabase-kan OAP. Jadi pihak Statistik tidak lagi bisa menyampaikan belum ada regulasi yang jelas. Sekarang sudah ada jadi harus segera dapat terpilah, untuk orang asli Papua harus segera bisa diwujudnyatakan dan pemetaan wilayah adatnya karena ruang-ruang hidup masyarakat harus bisa kita jaga agar jangan sampai terjadi konflik di kemudian hari,” pungkasnya.
KENN
