Koreri.com, Sorong – Wakil Presiden RI Maruf Amin secara resmi melaunching Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022 – 2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Aston Sorong Hotel & Conference Center, Jumat (7/6/2024).
Wapres dalam peluncuran platform tersebut didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan sejumlah pejabat daerah di Tanah Papua.
Sebagai platform terpadu percepatan pembangunan, RIPPP 2022-2041 dan SIPPP menjadi kompas pembangunan jangka panjang wilayah Papua.
“Ini adalah momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa yang akan datang. Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah,” ungkap Wapres Ma’ruf.
Untuk itu, kebijakan dan strategi pembangunan Papua harus terus didorong demi menguatkan peran Pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi.
Sebagaimana amanah undang-undang, Pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041.
Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua.
RIPPP Tahun 2022-2041 mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”, dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan tema
“Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif”.
Desain dan kerangka perencanaan ini tentunya dapat membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang.
“Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP),”tandasnya.
Keberadaan BPP menjadi berbeda dengan badan khusus Papua pada era sebelumnya karena melibatkan secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua.
Hal ini penting untuk memastikan agar OAP dapat terlibat dan berpartisipasi langsung dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
“BPP telah berkomitmen untuk bersungguh-sungguh mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan OAP, termasuk berperan memecahkan berbagai permasalahan Papua sesuai dengan instrumen yang telah dirancang dalam RIPPP dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, agar seluruh kebijakan lebih terintegrasi dan terukur,” sambungnya.
Dalam kesempatan acara peluncuran RIPPP dan SIPPP ini, saya harap SIPPP dapat berperan penting dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, serta pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Selain itu, SIPPP agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, termasuk masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah Papua.
“Untuk itu, SIPPP agar bisa dikembangkan dan dapat diintegrasikan dengan berbagai platform sistem informasi lainnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem sekaligus mendukung penguatan tata kelola pembangunan di wilayah Papua,” pungkasnya.
ZAN
