Koreri.com, Sorong – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) guna menyusun Program Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) di Hotel Aston, Sorong, Jumat (23/2/2024).
Zulfakar selaku Koordinator PBD dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas dalam keterangannya menjelaskan FGD ini merupakan penjabaran dari rencana induk percepatan pembangunan Papua yang sudah menjadi Perpres 24 Tahun 2023.
“Nah, untuk apa RAPPP ini? Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, 2025 – 2029 akan menjadi acuan di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua untuk kemudian mereka setiap tahunannya mengusulkan kebutuhan untuk kegiatan mereka melalui RAP yaitu rencana anggaran dan program,” terangnya kepada awak media, Jumat (23/2/2024).
Saat ini, diakui Zulfakar, pihaknya sedang menyusun RAPPP untuk periode 2025-2029.
“Kenapa ini menjadi penting termasuk agenda pada hari ini adalah bahwa salah satu amanatnya bahwa memang ketika daerah akan mengusulkan kegiatannya per tahun nanti itu harus mengacu kepada RAPPP ini. Jadi artinya usulan daerah itu sudah terarah sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan,” jelasnya.
Oleh karenanya, Zulfakar menekankan bahwa giat kali ini sangat penting bagi semua kabupaten/kota yang hadir untuk menganalisis kebutuhan utama mereka dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yang akan di danai melalui dana Otsus baik yang 1%, 1,25% atau 1% block grand dan kemudian melalui dana tambahan infrastruktur atau DTI maupun yang tambahan DBH Migas.
“Urgensinya bahwa acara ini sangat penting dan menjadi kesempatan bagi daerah untuk menyusun cita-cita mereka 5 tahun ke depan terhadap yang diinginkan melalui dana Otsus,” sambungnya. 
Zulfakar menyebutkan percepatan membangun Papua inikan sumber pendanaannya tidak hanya dari dana Otsus tetapi ada juga yang melalui belanja K/L. Kemudian melalui dana alokasi khusus.
“Maka, nantinya kita akan melihat bagaimana integrasi pendanaannya dari sumber buat daerah bahwa kira-kira apa yang ingin mereka lakukan dalam 5 tahun ke depan. Karena itu, hasil pertemuan hari ini akan menjadi penentu rencana akhir 5 tahun ke depan dan itu akan diperpreskan serta menjadi acuan daerah ketika mereka mengusulkan dana Otsus per tahunnya nanti,” tandasnya.
Zulfakar kemudian mencontohkan dalam RAPPP ada usulan kebutuhan akan sekolah baru.
“Nanti akan dilihat. Ketika sudah tercatat di daerah kemudian mereka akan mengusulkan kebutuhan sekolah baru. Nah ini kan sudah sinkron nih usulannya. Jangan sampai nantinya di RAPPP mengusulkan apa, tiba-tiba nanti pas usulan tahunannya enggak ada, enggak ada sangkutannya. Nah ini jadi problem nanti,” bebernya.
Hal yang lebih penting lagi adalah berkaitan dengan tiga misi utama yaitu Papua Sehat, Cerdas dan Produktif di mana sudah ada indikator-indikator alat ukur keberhasilan atas 3 misi itu.
“Maka untuk mencapai misi itu, sudah harus kita bentuk ke dalam program dan kegiatan yang akan menjadi acuan bersama bagi daerah,” pungkasnya.
ZAN
