Koreri.com, Sorong – Wakil Presiden RI Maruf Amin menyaksikan langsung pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang ke 30 di Indonesia dan pertama di tanah Papua di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Pengukuhan dilaksanakan oleh Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang juga Ketua Harian Taufik Hidayat bertempat di Gedung Lambert Jitmau (Gedung LJ) Kota Sorong, Kamis (6/6/2024).
Hadir pada pengukuhan tersebut, Pj Gubernur Muhammad Musa’ad, jajaran Forkopimda PBD dan kabupaten/kota, perwakilan lembaga vertikal, pemangku kepentingan, para tokoh setempat serta tamu undangan.
Wapres pada kesempatan itu, menitipkan beberapa pesan penting bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di PBD.
Pertama, perkuat kelembagaan dan sinergi multipihak.
“Dorong penataan kelembagaan yang tepatdemi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, profesional, dan berintegritas,” imbuhnya.
Kemudian, KDEKS agar secepatnya mulai bekerja, menyusun dan menyinergikan program ekonomi dan keuangan syariah dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Selain itu, kembangkan program sesuai potensi dan kearifan lokal, seperti kemajemukan etnis Papua Barat Daya dapat menjadi aset penting pendorong pembangunan ekonomi inklusif. Untuk itu, pastikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merangkul semua pihakdan kalangan, seperti kaum muda dan perempuan, tokoh agama dan adat, akademisi, filantropi, BUMD, sektor swasta, serta masyarakat luas.
“Jaga keberlanjutan program KDEKS, dengan menyelaraskan dan mengakomodasikan tema ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang,” urainya.
Kedua, lanjut Wapres, kembangkan potensi sektor industri halal daerah agar berkontribusi pada keuangan syariah nasional.
“Tingkatkan daya tarik wisata alam dan bahari bagi wisatawan Muslim di daerah ini, baik domestik maupun mancanegara, dengan menyediakan tempat ibadah dan makanan halal,” pesannya.
Kemudian, dorong pengembangan UMKM halal termasuk potensi ekspor UMKM kriya, pertanian, dan kelautan.
Hal ini perlu didukung dengan kemudahan perizinan usaha dan fasilitasi sertifikasi halal dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan fasilitasi self-declare.
“Yang tak kalah penting, optimalkan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong untuk menarik investasi baru dan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan pintu ekspor industri halal di kawasan timur Indonesia,” bebernya
Ketiga, tingkatkan edukasi dan literasi masyarakat, serta persiapkan sumber daya manusia terampil di bidang ekonomi syariah.
Kemudian, intensifkan edukasi tentang manfaat ekonomi dan keuangan syariah, serta praktikkan sebagai gaya hidup yang inklusif. Sosialisasikan program dan nilai kebaikan ekonomi syariah dengan jelas untuk menghindari multitafsir.
Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelaku industri halal, bisnis dan kewirausahaan syariah, keuangan syariah, dan dana sosial syariah. SDM terampil dan ahli menjadi salah satu kunci peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.
“Saya mengucapkan selamat atas terbentuknya KDEKS Provinsi Papua Barat Daya. Saya sangat mengapresiasi semangat dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya, yang berpotensi mendorong pembangunan kesejahteraan yang inklusif, berkelanjutan, dan mencitrakan kearifan lokal,” imbuhnya.
Wapres berharap inisiasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi PBD mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan mendatangkan kemaslahatan bagi semua umat.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan ‘inayah-Nya, serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan,” pungkasnya.
ZAN
