Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua kembali luncurkan Aplikasi Sustainability Screening Tool (SST) yang akan terintegrasi dengan aplikasi e-Perizinan yaitu Papua Perizinan Online (PPO) dan aplikasi webgis Simtaru.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.,MH menjelaskan Pemerintah Provinsi telah meletakkan kerangka dasar pembangunan berkelanjutan dengan membangun sebuah landasan dan paradigma pembangunan lestari berbasis sumber daya alam (SDA) yang tidak terpisahkan dari masyarakat sebagai sentral pembangunan.
“Jadi, aplikasi SST merupakan aplikasi penyeleksi perizinan berbasis lahan secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan aplikasi e-perizinan Papua Perizinan Online (PPO) dan aplikasi webgis Simtaru,” ungkapnya dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur, Simeon Itlay, pada acara launching PPO-SST-Simtaru Provinsi Papua dalam rangka implementasi rencana aksi GN-PSDA Provinsi Papua, di Hotel Horison, Kota Jayapura, Selasa (26/3/2019).
Perubahan cara pandang ini ditandai dengan kebijakan penataan ruang serta berbagai komitmen dan kebijakan pengelolaan SDA juga perlindungan masyarakat adat di Provinsi Papua.
“Salah satu terobosan penting untuk mengatasi masalah stuktural tersebut adalah menggagas, memperluas dan menginternalisasikan pertimbangan lingkungan hidup juga prinsip berkelanjutan dalam formulasi kebijakan rencana serta program program pembangunan,” sambungnya.
Disisi lain munculnya beberapa isu strategis yang berkembang di Provinsi Papua menuntut adanya solusi yang cepat namun tepat.
“Salah satunya adalah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, red),” jelasnya.
Selain itu, dalam rangka mewujudkan Visi Papua 2100, Pemerintah Provinsi Papua telah mempersiapkan sejumlah instrumen kebijakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional oleh para pihak berkepentingan.
Pertemuan awal review perizinan ini melibatkan kementerian terkait antara lain Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ESDM, Kementan dan juga Pemprov serta beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dengan melibatkan dinas terkait.
VDM
