Koreri.com, Timika – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah mengecam keras dugaan tindakan tidak beretika yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan yang memasuki lingkungan Gereja Katolik di Timika, termasuk ruang privat pastor, tanpa koordinasi resmi dengan pihak keuskupan.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yoseph Temorubun, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap ruang sakral dan privasi lembaga keagamaan.
Ia menilai, cara-cara yang digunakan mencerminkan sikap arogan, tidak profesional, serta mencederai nilai-nilai penghormatan terhadap institusi keagamaan.
“Masuk ke ruang privat pastor tanpa izin adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ini bukan hanya soal etika, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap kebebasan beragama dan ruang sakral,” tegas Yoseph dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Selasa (28/4/2026).
YLBH Papua Tengah mendesak Keuskupan Timika untuk mengambil langkah resmi dengan menyurati Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna meminta evaluasi dan sanksi tegas terhadap pimpinan aparat yang diduga terlibat.
Menurut Yoseph, negara seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan rasa takut di ruang-ruang ibadah.
Ia mengingatkan bahwa tindakan represif di wilayah keagamaan berpotensi memicu ketegangan sosial yang lebih luas.
“Negara tidak boleh mencampuradukkan kewenangan dengan memasuki wilayah gereja secara sembarangan. Ini preseden buruk dalam praktik demokrasi dan perlindungan hak sipil,” ujarnya.
Berdasarkan hasil investigasi YLBH Papua Tengah, terdapat laporan mengenai kehadiran orang-orang tak dikenal dalam setiap pelaksanaan misa, baik Minggu maupun harian.
Mereka disebut mengambil posisi tersembunyi dan diduga melakukan dokumentasi secara diam-diam, termasuk saat Uskup memimpin ibadah.
Kesaksian juga datang dari anggota komunitas Tunggal Hati Seminari–Tunggal Hati Maria (THS–THM) yang menyebut adanya peningkatan aktivitas mencurigakan di sekitar gereja dalam beberapa waktu terakhir.
Selain itu, YLBH mencatat insiden saat kunjungan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, ke Timika, dimana beberapa oknum aparat berpangkat rendah diduga masuk hingga ke ruang privat pastor yang merupakan area tempat tinggal.
“Ruang tersebut adalah ruang pribadi. Tidak boleh dimasuki tanpa izin dengan alasan apa pun. Tindakan seperti ini mencerminkan pendekatan yang tidak beradab dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan,” kata Yoseph.
YLBH juga melaporkan adanya kendaraan mencurigakan yang memasuki halaman gereja pada Sabtu malam (25/04), dengan tiga orang di dalamnya yang memantau situasi sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.
YLBH Papua Tengah menegaskan bahwa Gereja Katolik bukanlah tempat aktivitas ilegal, serta menolak keras stigma yang mengaitkan institusi keagamaan dengan tindakan kriminal.
Mereka meminta aparat keamanan bertindak profesional, proporsional, serta menghormati batas-batas kewenangan.
Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam menjamin kebebasan beragama dan menjaga hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat sipil, khususnya lembaga keagamaan.
TIM
