Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan koordinasi dan memantau situasi perkembangan penanganan kasus Covid -19 di 29 Kabupaten/Kota.
Wakil Gubernur setempat Klemen Tinal, mengatakan pertemuan bersama Bupati/Wali Kota dan rumah sakit rujukan Covid -19 melalui video conference untuk menyamakan persepsi juga mengecek situasi terkini di kabupaten dan kota.
“Puji Tuhan dari hasil video conference kami lihat secara umum semua Bupati/Wali Kota, kemudian Satgas Covid -19 sudah berjalan dengan baik melakukan tugas dan tanggung jawab masing – masing,” pujinya kepada wartawan di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (4/5/2020).
Sehingga, pihaknya meminta agar kegiatan yang sudah berjalan perlu dipertahankan.
“Bahkan bila perlu tingkatkan,” dorong Wagub.
Menurut dia, situasi yang terjadi banyak bersifat teknis sehingga tidak mengikuti standar prosedur yang sudah sepakati bersama.
“Tadi kita ingatkan kembali agar harus disiplin dengan standar prosedur yang ada dalam mengatasi situasi Covid -19 ini,” tegasnya.
Terkait bansos, kata Wagub, sudah dilaksanakan secara bertahap dan disalurkan ke Bupati/Wali Kota serta RS rujukan.
“Kami sampaikan ini bukan rapat terakhir tapi awal dan terus dilakukan secara berkala seminggu sekali melalui video conference sampai kasus Covid-19 selesai,” sambungnya.
Dalam rapat via video conference, Wagub menyampaikan tentang trend yang ada dimana jumlah positif Covid-19 di Papua naik cukup pesat.
Untuk itu, Wagub mengajak semua pihak harus bersatu padu memutus mata rantai penyebaran virus mematikan itu.
“Pastikan dulu semua yang status ODP maupun PDP itu selesaikan dulu, berapa jumlahnya kita selesaikan sehingga ada kasus yang baru berarti cluster baru. Supaya dengan demikian kita tahu dan pastikan di Papua kapan selesai. Kalau menurut nasional kasus Covid-19 di Papua selesai Juli 2020,” dorongnya.
Dikatakan, semua Kabupaten/Kota yang terpapar Covid-19 harus update situasi yang ada baik secara nasional maupun daerah.
“Kami minta tingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua supaya Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat tahu situasi kita bagaimana, apa yang mereka bantukan sehingga kita sama – sama bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik,” jelasnya.
Masih menurut Wagub, pihaknya tetap melakukan apapun yang menjadi kewenangan Pemprov Papua.
Termasuk masalah dana otsus tetap 80 persen itu hak Kabupaten/Kota yang akan dikucurkan dalam waktu dekat tanpa pemotongan.
“Dengan demikian kami harapkan Bupati/Wali Kota lebih giat dalam menangani situasi ini,” pungkasnya.
OZIE
