Koreri.com, Ambon – Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di aula lantai I Kantor Dinas Pariwisata, Jumat (4/12/2020).
Diskusi ini dibuka resmi melalui pemukulan Tifa oleh Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, didampingi Sekda dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat Abdul Haris.
Selain Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, diskusi ini juga menghadirkan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, J.H.T. Soplantila dan Kadis Kelautan dan Perikanan sebagai narasumber.
Sedangkan peserta diskusi adalah dari kalangan Pemerintah Negeri di Kota Ambon/Kabupaten Malteng, pemerhati pariwisata dan peserta lainnya.
FGD yang merupakan kegiatan atas kerjasama DPD RI, Pemprov Maluku dan The Spice Island Maluku ini, membahas tentang arah pengembangan pariwisata Maluku dengan tema “Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata Bahari yang Terintegrasi, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan di Provinsi Maluku”.
Perihal arah pengembangan pariwisata Maluku dalam diskusi ini, mewakili Gubernur Murad Ismail, Sekda mengatakan Wisata Bahari adalah merupakan jenis wisata minat khusus yang kegiatannya berkaitan langsung dengan kelautan.
Pengembangan wisata bahari secara konseptual harus dilandaskan pada pariwisata berkelanjutan dengan prinsip mendukung upaya konservasi.
“Dukungan bahari alam, budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Dalam pengembangan wisata bahari juga menggunakan strategi konservasi yang mempertahankan kebutuhan, dan kepastian ekosistem di area yang masih alami dan terdiri dari ekosistem terumbu karang dan lainnya,” katanya.
Untuk itu, atas nama Pemprov Maluku, Sekda memberikan apresiasi atas digelarnya diskusi ini.
Ia berharap, kegiatan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, semangat serta meningkatkan SDM pariwisata yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah global.
“Kepada para peserta, kiranya dapat mengikuti diskusi ini sampai selesai. Sehingga kedepan, bapak ibu tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya pariwisata untuk generasi kita,” harapnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengatakan, pihaknya mencoba melakukan upaya terhadap potensi di beberapa sektor. Namun, saat pandemi Covid-19 melanda, seluruh sektor ini ikut terdampak termasuk pariwisata. Meski begitu, dia mengajak pemerintah, masyarakat termasuk DPD melakukan upaya pengembangan di sektor terkait termasuk pariwisata.
“Kita tidak bisa hanya duduk pangku tangan merenungkan nasib akibat dilanda Covid-19. Melakukan upaya tetap harus dilakukan. Potensi ini yang sangat menjadi andalan. Kita punya alam dan budaya yang bagus. Dan segalanya bisa menarik wisatawan. Hanya masalah kemauan saja,” katanya.
Nono pun mengaku, Pemprov Maluku lantas mengirim surat ke DPD RI, meminta dukungan agar semua program yang diajukan Pemprov dibantu.
Dan sebagai salah satu pimpinan di DPD, dia menyebut hal ini merupakan sebuah tantangan.
“Tantangan yang juga perlu didukung DPD agar bukan saja Maluku, melainkan untuk pembangunan wisata di seluruh kawasan timur Indonesia,” ujarnya.
Narasumber lainnya, yakni Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, J.H.T. Soplantila yang hadir mewakili Kadis Pariwisata Maluku Marcus J Pattinama menyebutkan beberapa opsi mengenai Rencana Pengembangan Pariwisata, diantaranya pembangunan sistem dan moda transportasi yang terintegrasi dengan destinasi, perawatan pelestarian dan peningkatan daya tarik wisata.
“Serta peningkatan SDM, Kelembagaan masyarakat dan kultur sadar wisata. Juga promosi wisata secara masif melalui media sosial,” sebutnya.
Menurut Soplantila, berdasarkan misi kelima Pemprov dalam meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata maka tujuannya adalah
mewujudkan pariwisata Maluku berdaya saing berbasis bahari, sejarah dan kearifan budaya yang mendorong pembangunan gugus kepulauan serta kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.
Sedangkan Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris juga mengatakan hal yang sama dalam paparannya. Dia mengatakan, pengembangan pariwisata merupakan misi dari Pemprov Maluku. Itu tercantum dalam poin ketiga dan kelima.
“Poin ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sedangkan poin kelima adalah Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata,” katanya.
Sedangkan dalam Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, lanjut Haris, pada opsi Kawasan Pemanfaatan Umum, zona pariwisata berada dalam urutan pertama dari 16 peringkat.
“Pariwisata berkelanjutan adalah konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seorang wisatawan dan berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi,” tuturnya.
Untuk diketahui, disela-sela acara diskusi ini, DPD RI melalui Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono,
memberikan cinderamata kepada Pemrov Maluku yang diwakili Sekda Kasrul Selang. Begitupun sebaliknya.
(dp-19)
