Koreri.com, Manokwari– Lembaga kultur orang asli papua menyoroti pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) yang selama ini dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat, salah satu contoh, dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas).
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan, dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurut Judson, pembahasan regulasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi harus menyentuh substansi persoalan serta memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Barat.
MRPB telah menggelar pertemuan dengan DPR Papua Barat dan pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya juga telah memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk para pimpinan BNU dan asisten di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, MRPB berencana memanggil para rektor untuk meminta pandangan dan masukan terkait ketentuan ekonomi khusus.
“Kita tidak sedang berbicara tentang kepentingan DPR semata. Kekuatan DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, sementara kekuatan kita adalah masyarakat. Sebab, masyarakatlah yang menjadi dasar dan tujuan dari setiap kebijakan yang diambil,” tegas Judson Waprak saat memberikan pernyataan dalam agenda pembahasan Raperdasus atas perubahan Perdasus DBH Migas di Ruang Anggi, Hotel Vitta Manokwari, Jumat (20/11/2026).
Pimpinan lembaga kultur juga menyoroti pengelolaan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran harus diimbangi dengan realisasi yang jelas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pihaknya mempertanyakan sejauh mana penggunaan anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak boleh main-main dengan persoalan ini. Papua Barat merupakan daerah otonomi khusus, sehingga pendekatan pembangunan dan pengelolaan anggarannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan serta keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan dana bagi hasil minyak dan gas bumi, Judson turut mengingatkan pentingnya perhatian terhadap persoalan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Menurutnya, penanganan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia menilai, barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomi seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak seluruhnya berakhir sebagai limbah.
Pada kesempatan itu, Judson juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah lembaga yang telah dibentuk, tetapi dinilai belum menunjukkan peran dan kontribusi optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan sebuah lembaga harus diikuti pelaksanaan tugas dan fungsi yang jelas. Jika tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka perlu dilakukan evaluasi secara serius, terutama apabila lembaga tersebut tetap memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah.
Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar tidak mengabaikan tanggung jawab dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintah. Setiap keputusan, termasuk perubahan anggaran, harus memiliki landasan yang jelas serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Judson berharap pembahasan perubahan Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 dapat menghasilkan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama dalam memastikan pengelolaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Menurutnya, pembangunan daerah harus berorientasi pada masa depan generasi muda, dengan memastikan anak-anak Papua Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak, serta masa depan yang lebih baik.
Ia mengingatkan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak mewariskan persoalan yang sama kepada generasi berikutnya akibat lemahnya pengelolaan anggaran dan kurangnya keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab pembangunan.
RED












