Koreri.com, Timika – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Mimika resmi mengadukan seorang warga berinisial RS terkait unggahan di media sosial yang dinilai memuat narasi merendahkan wibawa dan kehormatan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Pengaduan tersebut telah resmi disampaikan melalui Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Mimika, Yoseph Temorubun, Rabu (18/11/2026).
DPC PDI Perjuangan Mimika menilai unggahan tersebut telah memicu reaksi dan keberatan di kalangan kader partai.
Karena itu, persoalan tersebut diputuskan untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan di luar ketentuan.
Temorubun mengatakan, langkah pengaduan ditempuh sebagai bentuk penyelesaian melalui jalur resmi sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Selain menyampaikan pengaduan, pihaknya juga akan mengupayakan mediasi dengan RS guna membuka ruang penyelesaian persoalan secara baik dan sesuai prosedur.
Di tengah situasi tersebut, Temorubun secara khusus mengimbau seluruh jajaran pengurus DPC, PAC, kader hingga simpatisan PDI Perjuangan di Kabupaten Mimika agar tetap menahan diri dan tidak terpancing melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
Menurut dia, setiap keberatan terhadap suatu unggahan di ruang digital harus disikapi secara proporsional dengan mengedepankan mekanisme hukum yang telah disediakan negara.
“Serahkan persoalan ini melalui jalur hukum. Kami mengimbau seluruh kader dan simpatisan untuk tetap tenang, menjaga sikap, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Temorubun dalam keterangannya di Timika, Rabu malam.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi keamanan dan kedamaian di Kabupaten Mimika, terlebih daerah tersebut telah memperoleh pengakuan sebagai kota toleransi dan penghargaan dari pemerintah pusat.
Menurut Temorubun, predikat tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat keberagaman, menghormati perbedaan pendapat, serta menjaga ruang publik agar tetap kondusif.
Penyelesaian melalui jalur hukum, kata dia, menjadi pilihan untuk memastikan persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial yang dapat merugikan masyarakat luas.
Di tengah dinamika kebebasan berekspresi di media sosial, semua pihak diharapkan tetap menghormati hak orang lain, mengedepankan proses hukum, dan menjaga Mimika sebagai rumah bersama yang damai dan toleran.
EHO












