Dugaan Korupsi Hibah KPU Mimika Didalami, Jejak NPHD Karya Eltinus Omaleng Jadi Sorotan

Kantor KPU Mimika
Kantor KPU Mimika, Papua Tengah / Foto : Ist

Koreri.com, Timika – Penyidikan dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 mulai mengarah pada penelusuran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran, penandatanganan hingga penggunaan dana.

Polda Papua Tengah melalui penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih mendalami perkara yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

Salah satu pihak yang telah dimintai keterangan adalah Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2024.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini membenarkan pemeriksaan tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di SMAN 1 Mimika, Senin (16/11/2026).

“Beliau kemarin kita sudah lakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi,” sahutnya.

Menurut Rontini, pemeriksaan tidak berhenti pada Bupati Mimika. Penyidik juga akan memanggil sejumlah pejabat yang saat itu memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan maupun penggunaan dana hibah.

“Jadi masih ada pejabat lain juga yang waktu itu menjabat ketika peristiwa itu terjadi. Semuanya akan kita lakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Hingga kini, sekitar 40 orang saksi telah diperiksa. Penyidik selanjutnya berencana meminta keterangan sejumlah ahli di Jakarta untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Rontini menegaskan, penanganan kasus tersebut menjadi salah satu perhatian Polda Papua Tengah dan akan dikawal hingga proses persidangan.

“Ini adalah salah satu konsen saya untuk bisa terus mengawal proses hukum ini sampai di pengadilan,” tegasnya.

Rettob: NPHD Ditandatangani Bupati Sebelumnya

Johannes Rettob membenarkan dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Tipikor Polda Papua Tengah.

Namun, ia menegaskan bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan pada masa pemerintahan bupati sebelumnya, Eltinus Omaleng.

“Yang jelas saya tidak terlibat. NPHD sudah ditandatangani Bupati sebelumnya. Saya juga sudah diperiksa,” sahut Rettob singkat.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penelusuran kronologi perkara, terutama untuk memastikan siapa yang memiliki kewenangan pada setiap tahapan penganggaran dan pelaksanaan hibah Pilkada 2024.

NPHD Rp221,6 Miliar Ditandatangani Eltinus Omaleng

Berdasarkan informasi yang dihimpun, NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada Mimika 2024 ditandatangani pada 10 November 2023 di Hotel Grand Tembaga, Timika.

Saat penandatanganan berlangsung, Eltinus Omaleng telah kembali aktif menjalankan tugas sebagai Bupati Mimika.

Dokumen tersebut mengatur pemberian hibah kepada empat institusi, dengan KPU Mimika sebagai penerima alokasi terbesar.

Rinciannya:

KPU Mimika: Rp140.910.206.500.

Bawaslu Mimika: Rp36.404.970.777.

Polres Mimika: Rp27.453.270.000.

Kodim 1710/Mimika: Rp16.879.550.000.

Total hibah untuk empat institusi tersebut mencapai Rp221.647.997.277 atau sekitar Rp221,6  miliar.

Besarnya anggaran yang dialokasikan, khususnya kepada KPU Mimika, membuat penelusuran terhadap penggunaan dana menjadi bagian penting dalam proses penyidikan.

Kronologi Jabatan dan Pertanyaan Akuntabilitas

Eltinus Omaleng kembali diaktifkan sebagai Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 tertanggal 4 September 2023.

Sebelumnya, ia dinonaktifkan karena menjalani proses hukum terkait perkara korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Dalam periode tersebut, Johannes Rettob menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika sejak September 2022 hingga Juni 2023.

Dengan demikian, penandatanganan NPHD pada 10 November 2023 berlangsung ketika Eltinus Omaleng telah kembali menjalankan kewenangannya sebagai Bupati Mimika.

Fakta kronologi ini menjadi penting untuk mengurai tanggung jawab administratif maupun hukum setiap pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dana hibah tersebut melalui kesesuaian antara perencanaan anggaran, pencairan, pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan dana.

Terlebih, dana hibah KPU yang mencapai Rp140,9 miliar bukanlah anggaran kecil. Publik berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan, apakah seluruh kegiatan penyelenggaraan Pilkada terlaksana sesuai perencanaan, serta apakah terdapat kerugian keuangan negara.

Perkara ini sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah gelar perkara pada 12 Oktober 2026.

Kini, perhatian publik tertuju pada keseriusan penyidik mengurai aliran dana, menelusuri pertanggungjawaban anggaran dan mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan bukti tindak pidana.

Penyidikan diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi mampu menjawab secara terang ke mana dana hibah ratusan miliar rupiah itu digunakan dan apakah pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

TIM