Koreri.com, Manokwari – Rencana pemangkasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua kini kembali mengemuka ke publik hingga memicu reaksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat.
Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, S.IP., menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil sikap merespon rencana tersebut.
Karena bagi pihaknya, kebijakan tersebut dinilai sangat berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Persoalan pengurangan Dana Otsus tentu menjadi perhatian serius DPRP Papua Barat, mengingat dana tersebut merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor,” tegasnya menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media di Kantor Dewan setempat, Senin (2/11/2026).
Menurut Orgenes, Dana Otsus memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Karena itu, apabila terjadi pemangkasan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.
“Yang dipangkas ini Dana Otsus, dan dampaknya tentu sangat besar bagi daerah. Kita berbicara tentang bagaimana masyarakat Papua ke depan bisa mendapatkan pembangunan dan pelayanan di segala bidang. Kalau anggaran ini dipangkas, tentu akan menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat,” sorot Orgenes.
Ia menjelaskan, selama ini Dana Otsus menjadi salah satu sumber pembiayaan penting untuk mendukung berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pengurangan alokasi dana tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Orgenes memastikan, DPRP PB tidak akan tinggal diam terhadap persoalan tersebut.
Lembaga legislatif akan melakukan pembahasan lebih lanjut guna menentukan langkah dan sikap resmi dalam menyikapi kebijakan pemangkasan Dana Otsus.
Menurutnya, kepentingan masyarakat Papua harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan alokasi anggaran pembangunan.
Meski demikian, Orgenes mengakui bahwa hingga saat ini DPRP PB belum menerima informasi resmi mengenai besaran maupun kepastian pemangkasan Dana Otsus tersebut.
“Secara resmi, kami belum mendapatkan informasi. Namun, sudah pasti DPR akan mengambil sikap karena ini menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat Papua. Dampaknya sangat besar apabila Dana Otsus benar-benar dipangkas,” ujarnya.
Orgenes berharap Pemerintah pusat dapat mempertimbangkan secara matang kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Papua.
Ditekankan, keberlanjutan Dana Otsus sangat penting untuk memastikan pembangunan di Papua Barat tetap berjalan dan berbagai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut agar kebijakan yang diambil tidak merugikan kepentingan masyarakat serta tidak menghambat upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat.
RED
