Ini Sikap Tegas Kadis Kominfo Kota Sorong Tanggapi Klaim 3 Konstituen Dewan Pers di PBD

James Burung Kadis Kominfo Kota Sorong
Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong James Burung, S.Sos., M.M / Foto: KENN

Koreri.com, Sorong – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong James Burung, S.Sos, MM akhirnya angkat bicara menyikapi pernyataan tiga pimpinan organisasi konstituen Dewan Pers di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) beberapa hari belakangan ini terkait penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) Pemerintah setempat dengan 8 media.

Ketiga organisasi resmi konstituen Dewan Pers tersebut dan juga komunitas jurnalis OAP dalam sejumlah pemberitaan menyampaikan desakan kepada Wali Kota Sorong Septinus Lobat untuk mencopot jabatan tersebut dari dirinya.

Alasan dibalik desakan pencopotan dirinya dari jabatan Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong karena dituding tidak transparan menyusul sejumlah perusahaan pers tidak diakomodir dalam PKS 2026 ini.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan, James Burung menegaskan, bahwa alasan tidak diakomodirnya sejumlah perusahan pers dalam penandatangan PKS bersama Pemkot Sorong tahun ini karena kebijakan efisiensi anggaran sehingga hanya 8 media online dan radio yang diakomodir.

“Dan perlu saya tegaskan sekaligus menanggapi terhadap pernyataan dari Ketua SMSI, IJTI dan PWI serta organisasi lain melalui tulisan di beberapa media massa yang ditujukan kepada saya. Saya selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong menyatakan bahwa semua yang mereka sampaikan adalah hoaks atau tidak benar,” tegasnya di Kota Sorong, Senin (16/11/2026).

Lanjut James menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dengan 8 perusahan pers yang sudah menandatangani PKS bersama Pemkot Sorong.

Ia juga menegaskan tak ada tendensi apapun dengan media lain yang juga merupakan mitra kerja Pemerntah.

Sekali lagi James memastikan hanya karena kekurangan anggaran sehingga langkah itu yang diambil, dan seluruh hal yang terjadi ini akan menjadi evaluasi kedepan dalam hal kinerja dan program yang lebih selektif khususnya independensi perusahaan pers dalam melaksanakan kerja-kerja kemitraan.

“Penandatangan PKS bersama 8 perusahaan pers ini sudah atas persetujuan pimpinan kami Bapak Wali Kota Sorong Septinus Lobat, S.H., M.P.A, karena itu kewenangan saya sebagai pimpinan OPD teknis yang disumpah dalam jabatan bukan teman-teman atau perusahaan pers,” ucapnya tegas.

James juga merespon terkait pemberitaan yang mendesak Wali Kota Sorong untuk mencopot dirinya dari jabatan Kepala Dinas Kominfo setempat.

“Bagi saya, itu bukan sebagai sebuah ancaman tetapi semakin memotivasi saya untuk maju terus memperbaiki tata kelola kemitraan dengan semua wartawan dan perusahan pers di wilayah kerja Pemerintahan Kota Sorong,” responnya.

Dan tentunya, dinamika ini akan menjadi catatan dan pertimbangan khusus bagi dirinya sebagai Kadis Kominfo Kota Sorong untuk program kerja di tahun anggaran 2027 mendatang.

“Saya tidak takut siapa pun terhadap apa yang disampaikan, apalagi desakan untuk mencopot jabatan Kadis Kominfo dari saya. Karena apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dan kembali saya tegaskan atas persetujuan pimpinan,” cetus James Burung.

Ia secara khusus menyayangkan sikap sejumlah media yang menyerang dirinya baik secara jabatan dan pribadi.

Namun James mengingatkan juga konsekuensinya jika klarifikasi yang disampaikannya tidak diberitakan sebagai Hak Jawab sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kode etik jurnalistik (KEJ) khususnya pasal 11.

Selaku Pejabat ASN, ia juga telah mempertimbangkan langkah-langkah sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 sebagai bentuk sikap tegasnya merespon serangan melalui pemberitaan yang  ditujukan kepada dirinya.

RLS