Koreri.com, Timika – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Mimika menyatakan dukungan terhadap langkah Fraksi PDI Perjuangan bersama tujuh fraksi lainnya di DPR RI yang mendorong proses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yoseph Temorubun, dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Rabu (11/11/2026).
Yoseph menegaskan, langkah politik dan konstitusional yang ditempuh delapan fraksi di DPR RI harus dihormati oleh seluruh pihak.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang perlu disikapi secara terbuka dan berdasarkan koridor hukum.
Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya menjadi dasar hukum dalam mendorong proses pemakzulan tersebut.
“Semua pihak harus menghormati langkah yang diambil delapan fraksi di DPR RI. Putusan MK dan MA menjadi dasar hukum untuk melakukan proses pemakzulan,” tegas Yoseph.
Lebih jauh, Yoseph berpandangan bahwa Gibran seharusnya mengambil sikap politik secara elegan dengan mengundurkan diri secara sukarela dan terhormat, ketimbang harus menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Menurut dia, pengunduran diri secara sukarela akan menjadi pilihan yang lebih terhormat dibandingkan jika proses pemakzulan harus berlanjut melalui tahapan ketatanegaraan.
“Seharusnya Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara gentleman dan terhormat, daripada harus dimakzulkan melalui proses konstitusional,” ujarnya.
Pernyataan DPC PDI Perjuangan Mimika ini sekaligus memperlihatkan bahwa dinamika politik di tingkat nasional turut mendapat perhatian dari daerah.
Namun, setiap upaya pemberhentian Wakil Presiden tetap harus berpijak pada ketentuan konstitusi, mekanisme hukum, serta proses kelembagaan yang berlaku.
Dengan demikian, polemik mengenai posisi Wakil Presiden tidak semestinya berhenti pada pertarungan opini politik, tetapi harus diuji melalui argumentasi hukum dan mekanisme konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.
EHO
