Kejar Waktu APBD 2027, Bupati Mimika Soroti 11 OPD Belum Serahkan KUA

Bupati JR Bundaran Harmoni
Bupati Mimika Johannes Rettob saat memberikan keterangan pers / Foto : EHO

Koreri.com, Timika – Bupati Mimika Johannes Rettob mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera merampungkan dokumen perencanaan anggaran sebagai bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2027.

Pasalnya, dari 77 OPD, termasuk distrik, masih terdapat 11 OPD yang belum mengembalikan format Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disampaikan Pemerintah daerah.

Hal itu lantas menjadi sorotan Bupati Rettob. Ia menegaskan, keterlambatan penyerahan dokumen tersebut dapat menghambat tahapan pembahasan APBD bersama DPRK Mimika.

Padahal, penetapan APBD 2027 ditargetkan rampung paling lambat 30 November 2026.

“Sampai hari ini, dari 77 OPD yang ada, termasuk distrik, baru sebagian yang mengembalikan format KUA. Masih ada 11 OPD yang belum memasukkan. Saya minta segera diselesaikan hari ini agar bisa kita masukkan ke DPRK untuk dibahas dan disidangkan,” tegas Rettob dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Senin (9/11/2026).

Ia mengingatkan, Pemda harus disiplin terhadap jadwal penganggaran. Sebab, apabila melewati batas waktu penetapan APBD, daerah berpotensi dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Rettob, seluruh OPD harus segera menyelesaikan kewajibannya tanpa menunda pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Rettob juga menjelaskan, penyusunan anggaran sementara dilakukan berdasarkan plafon yang tersedia saat ini.

Hal tersebut lantaran pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, belum menetapkan secara resmi seluruh alokasi anggaran untuk daerah.

Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada penurunan kapasitas APBD Mimika pada 2027 dibandingkan tahun sebelumnya.

“APBD kita tahun 2027 kemungkinan akan turun drastis. Ini bukan karena kemauan kita, tetapi merupakan bagian dari kebijakan dan kondisi keuangan secara nasional,” jelasnya.

Ia menginstruksikan agar setiap OPD tetap menyusun rencana kegiatan berdasarkan plafon sementara yang tersedia. Apabila nantinya terdapat perubahan atau penambahan alokasi dari pemerintah pusat, anggaran tersebut dapat disesuaikan kembali.

“Kalau kita dapat anggaran sementara sekian, tidak apa-apa. Buat dulu perencanaannya sesuai dengan angka yang ada. Mudah-mudahan ke depan ada penambahan. Nanti kalau ada perubahan, kita sesuaikan,” tukasnya.

EHO