Dilaksanakan Bertahap, Ini Penjelasan DPKPP Mimika Soal Program Bedah Rumah

Abriyanti Nuhuyanan Kadis DPKPP Mimika2
Kepala DPKPP Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan / Foto : NUEL

Koreri.com, Timika – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI mengalokasikan bantuan bedah rumah bagi Kabupaten Mimika, Papua Tengah sebanyak 589 unit di tahun 2026.

Alokasi ratusan unit ini diadakan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sistem pengerjaannya dilakukan secara bertahap.

“Dari 589 unit rumah yang dibedah ini pengerjaannya bukan satu kali dilaksanakan di tahun ini, tetapi secara bertahap, pekerjaannya tahun jamak,” ungkap Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mimika Abriyanti Nuhuyanan di Timika, Senin (9/11/2026).

BSPS merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Kementerian PKP RI.

“Dalam pelaksanaan program ini, kami hanya mefasilitasi saja. Sementara verifikasi dan pembangunannya semuanya dilaksanakan Kementerian melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua di Jayapura,” ujarnya.

Proses verifikasi dilakukan secara bertahap, rumah yang telah lolos verifikasi langsung dikerjakan.

Anggaran bedah rumah senilai itu Rp40 juta per unit.

“Satu rumah nilainya Rp40 juta, Rp5 juta untuk ongkos tukang dan Rp35 juta material bangunan,” ujarnya.

Kadis menjelaskan bahwa mekanisme pekerjaan tidak dilakukan melalui kontrak dengan pihak ketiga.

Calon penerima bantuan akan dibantu fasilitator untuk membuka rekening bank.

Setelah itu anggaran bedah rumah senilai Rp40 juta tersebut langsung dikirim dari Kementerian masuk ke rekening penerima manfaat.

“Kemudian pendamping ini akan membantu calon penerima bantuan ini untuk mencari tukang kemudian untuk mencari toko bangunan. Jadi mereka bantu menghitung apa saja kerusakannya dan berapa nilainya nanti ditransfer oleh bank ke toko bangun,” ujarnya.

Kadis mengatakan saat ini dirinya belum menerima laporan terkait total rumah secara keseluruhan yang telah dilakukan verifikasi karena ini ditangani langsung oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua.

“Kita keterlambatan karena tukang. Rata-rata tukangnya lebih suka bangun baru . Kalau rehab ini pekerjaannya lebih rumit karena harus membongkar kemudian memasang lagi. Kesulitan dari teman-teman fasilitator adalah mendapatkan tukang yang mau mengerjakan,” ujarnya.

TIM