Koreri.com, Sorong – Papua Barat Daya (PBD) membutuhkan keberpihakan nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesi (DPD RI) Agustinus Kambuaya, S.IP., S.H mendesak Forum BUMN PBD dan seluruh Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar membangun sinergi konkret bersama Pemerintah daerah setempat dalam membuka ruang partisipasi dan memberdayakan kontraktor asli Papua.
“BUMN dan Balai Kementerian PU jangan bersikap apatis dan membiarkan Pemerintah daerah menanggung sendiri beban pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua,” sorotnya.
Menurut pria yang akrab disapa ARK ini, pemberdayaan kontraktor OAP bukan semata-mata tanggung jawab Pemda. Ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam melaksanakan amanat Otonomi Khusus Papua.
“Otsus Papua adalah tanggung jawab bersama seluruh institusi negara, baik pemerintah pusat, kementerian, BUMN, maupun pemerintah daerah,” jelas Senator asal Papua Barat Daya melalui keterangan persnya kepada Koreri.com, Selasa (10/11/2026).
Karena itu, Senator ARK mendorong perlunya langkah konkret melalui :
1. Sinergi BUMN, Balai Kementerian PU, dan Pemda Papua Barat Daya.
2. Pembukaan akses dan kesempatan yang proporsional bagi kontraktor asli Papua dalam proyek pembangunan.
3. Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan daya saing kontraktor OAP.
4. Transparansi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di daerah.
5. Evaluasi terhadap kinerja BUMN dan Balai Kementerian di daerah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.
“Dalam kapasitas kami di DPD RI, kami akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan pimpinan Danantara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMN serta jajaran kementerian di daerah, khususnya terkait kontribusi dan keberpihakan terhadap agenda pemberdayaan masyarakat asli Papua,” ujarnya.
Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI ini menegaskan, jangan sampai pembangunan hadir di Tanah Papua, tetapi masyarakat asli Papua hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.
Pembangunan harus membuka kesempatan, memperkuat kapasitas ekonomi lokal, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat asli Papua.
Otsus bukan hanya tentang alokasi anggaran. Otsus juga tentang keberpihakan, kesempatan, dan keadilan pembangunan.
KENN
