Koreri.com, Sorong – Senator Papua Barat Daya (PBD), Agustinus Kambuaya meminta Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan perhatian serius terhadap pengembangan perguruan tinggi kesehatan, khususnya kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) di Sorong.
Ia menilai dukungan Pemerintah melalui alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus), terutama porsi 40 persen untuk sektor kesehatan perlu diarahkan untuk memperkuat lembaga pendidikan yang berkontribusi menyiapkan tenaga kesehatan bagi masyarakat PBD.
Hal itu disampaikan Kambuaya saat mengikuti kegiatan Sarasehan Kebangsaan di kampus STIKES Sorong, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut membahas tugas dan fungsi MPR RI serta implementasi 4 Pilar Kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, dengan penekanan pada pemenuhan hak dasar warga negara di bidang kesehatan dan pendidikan.
Ia mengatakan, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui ketersediaan fasilitas kesehatan sekaligus SDM yang memadai.
“Persoalan kita bukan hanya membangun puskesmas atau menyediakan fasilitas kesehatan. Yang paling penting adalah siapa yang mengisi dan menjalankan pelayanan itu. Kita membutuhkan dokter, perawat, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lainnya yang berasal dari daerah sendiri,” tekannya.
Kambuaya menilai keberadaan STIKES Sorong menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan tersebut. Apalagi, Papua Barat Daya hingga kini belum memiliki perguruan tinggi negeri, sehingga keberadaan kampus swasta memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga profesional.
Ia mengapresiasi pengembangan STIKES Sorong yang telah memiliki sekitar enam program studi, termasuk gizi dan keselamatan kerja.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pihak kampus dalam membaca kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan pelayanan kesehatan di daerah.
Kambuaya juga memberikan apresiasi kepada Rektor STIKES, Sagrim, yang dinilainya telah membangun institusi pendidikan tersebut melalui perjuangan panjang selama lebih dari 22 tahun.
“Ini bukan pekerjaan satu atau dua hari. Kita bisa melihat sendiri bagaimana kampus ini dibangun dengan fasilitas dan lingkungan yang cukup baik. Ini merupakan karya anak negeri yang harus dijaga dan didukung bersama,” sambungnya.
Lebih jauh, Kambuaya menegaskan Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap perjuangan lembaga pendidikan swasta yang selama ini ikut mengambil tanggung jawab dalam pembangunan SDM Papua.
Ia meminta Gubernur PBD Elisa Kambu dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjadikan kampus kesehatan sebagai salah satu prioritas dukungan pemerintah, baik melalui beasiswa bagi mahasiswa asli Papua maupun bantuan pembangunan infrastruktur pendidikan.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat mencakup pembangunan laboratorium, pengadaan sarana dan prasarana praktik, serta fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kesehatan.
“Kegiatan-kegiatan seremonial itu tidak sepenting bagaimana pemerintah merangkul dan mendukung kampus-kampus ini. Anak-anak asli Papua harus diberikan beasiswa, tetapi saudara-saudara kita dari Nusantara yang menjadi warga Papua Barat Daya juga harus mendapat kesempatan,” tegasnya.
Senator PBD ini secara khusus mendorong agar alokasi Otsus untuk sektor kesehatan sebesar 40 % dapat dimanfaatkan untuk mendukung lembaga pendidikan yang terbukti berkontribusi terhadap penyiapan tenaga kesehatan.
Ia menyatakan juga akan berupaya menjembatani aspirasi kampus melalui DPD RI, berkomunikasi dengan BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, hingga menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Menteri Kesehatan.
Selain persoalan kesehatan, Kambuaya melihat perguruan tinggi memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Sorong
Ia mencontohkan Yogyakarta yang berhasil membangun identitas sebagai kota pendidikan dengan dukungan ratusan perguruan tinggi. Keberadaan kampus kemudian ikut menghidupkan sektor kebudayaan, kesenian, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, Kota Sorong dapat mengembangkan strategi serupa dengan menjadikan pendidikan sebagai salah satu fondasi pembangunan ekonomi daerah.
“Kota Sorong bisa belajar dari Yogyakarta. Awalnya mungkin tidak memiliki keunggulan sumber daya alam seperti daerah pertambangan, tetapi melalui pengembangan pendidikan dengan ratusan kampus, sektor kebudayaan, pariwisata, seni, dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” jelasnya.
Kambuaya mengungkapkan, dalam sejumlah kunjungan ke daerah, dirinya masih menemukan fasilitas puskesmas yang tidak beroperasi optimal. Bahkan, masyarakat terpaksa mendatangi rumah tenaga kesehatan untuk memperoleh pertolongan maupun sekadar mendapatkan obat.
Karena itu, menurutnya, menyiapkan putra-putri daerah menjadi tenaga kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan pelayanan kesehatan menjangkau seluruh masyarakat.
Kambuaya juga mendorong penguatan laboratorium untuk pengujian kualitas udara, air, dan makanan agar PBD memiliki kemampuan pengawasan lingkungan dan kesehatan secara mandiri.
“Kalau anak-anak kita sendiri yang dididik dan dipersiapkan, mereka akan lebih memahami kondisi daerahnya. Kita ingin tenaga kesehatan yang tidak hanya bekerja di kota, tetapi juga bersedia melayani masyarakat di pedalaman dan pesisir,” pungkasnya.
KENN
