Koreri.com, Sorong – Ketua STIKES Papua Sorong, Dr. Marthen Sagrim, S.K.M., M.Kes., menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) menyusul pernyataannya dalam suasana emosional saat menerima kunjungan Anggota DPD RI Agustinus Kambuaya (ARK) di kampus tersebut.
L
Kepada Koreri.com, Rabu (11/11/2026), Marthen menegaskan, pernyataan yang disampaikan sebelumnya bukan bermaksud mengabaikan atau menafikan dukungan Pemprov PBD terhadap pengembangan institusi pendidikan kesehatan yang dipimpinnya.
Atas nama pribadi dan institusi, ia secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur PBD Elisa Kambu beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Saya dengan ini menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya kepada Bapak Gubernur Elisa Kambu dan pimpinan OPD terkait. Kami menyadari bahwa Pemerintah provinsi telah memberikan perhatian dan dukungan nyata kepada kampus kami,” pinta Marthen.
Ia menjelaskan, pernyataannya saat kunjungan Senator ARK dilatarbelakangi harapan agar anggota DPD RI tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi antara pihak kampus dengan Pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut Marthen, STIKES Papua Sorong membutuhkan dukungan lebih luas, terutama dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, mengingat minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan melalui institusi tersebut cukup tinggi.
Diungkapkan, sejak berdiri pada 2003, STIKES Papua Sorong telah menghasilkan banyak lulusan yang kini mengabdi di berbagai wilayah di Tanah Papua.
Namun, pengembangan fasilitas kampus masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Ia menyebut, pihak kampus sebelumnya telah berupaya membangun komunikasi dan menyampaikan sejumlah proposal kepada kementerian terkait di Jakarta, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Marthen mengakui Pemprov PBD telah memberikan bantuan konkret bagi pengembangan kampus.
Pada 2024, melalui Penjabat Gubernur PBD kala itu, Muhammad Musa’ad, STIKES Papua Sorong menerima bantuan sebesar Rp1 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan talud sepanjang sekitar 200 meter guna mengantisipasi dampak banjir yang sebelumnya merendam kawasan kampus pada 2023. Selain itu, bantuan juga dimanfaatkan untuk pemasangan granit dan plafon Aula Auditorium.
Dukungan kembali diberikan pada 2025 melalui bantuan sebesar Rp500 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan Klinik Sipora serta pengerjaan jalan menuju fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Marthen berharap Klinik Sipora dapat segera difungsikan sehingga keberadaannya tidak hanya mendukung kegiatan pendidikan mahasiswa, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
“Harapan kami, klinik ini bisa segera beroperasi untuk melayani masyarakat di Jalan Kanal Victoria, khususnya warga Kelurahan Klawalu dan Kladufu yang berada di sekitar kampus,” jelasnya.
Ia mengatakan, keberadaan klinik tersebut sangat penting karena sebelumnya kampus telah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, aktivitas pelayanan terhenti setelah kawasan kampus terdampak banjir.
Terkait dukungan Pemerintah daerah pada 2026, Marthen juga mengakui bahwa mahasiswa STIKES Papua Sorong telah menerima bantuan biaya studi akhir dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Bantuan tersebut diberikan pada April 2026 dan turut membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan mereka.
Bahkan, sebagian mahasiswa yang dijadwalkan menjalani prosesi kelulusan pada 14 November 2026 merupakan penerima bantuan tersebut.
“Kami tidak menyangkal bahwa Pemerintah Papua Barat Daya sudah memberikan bantuan, termasuk biaya studi akhir bagi mahasiswa kami. Hanya saja, dalam penyampaian sebelumnya belum kami uraikan secara terperinci sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda,” ungkapnya.
Marthen berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan kesalahpahaman sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara STIKES Papua Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar institusi pendidikan kesehatan di daerah dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas pendidikan, serta melahirkan tenaga kesehatan yang mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Tanah Papua.
KENN
