Koreri.com, Sorong– Menindaklanjuti rencana aksi perbaikan tata kelola otonomi khusus Papua yang melibatkan kepala daerah se-tanah Papua di Jayapura, Rabu (16/7/2026) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Kordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah V menggelar monitoring evaluasi (Monev) di Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan monitoring evaluasi terhadap progres capaian rencana aksi pelaksanaan program otonomi khusus ini melibatkan seluruh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berlangsung selama 4 hari di Aula lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (10/11/2026).
Supervisi monev yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini melibatkan sejumlah lembaga terkait diantaranya. Kementrian Dalam Negeri, BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Kementrian Keuangan, Bappenas dan BP3OKP.
Pengawasan tersebut difokuskan pada pelaksanaan 18 rencana aksi perbaikan tata kelola Otsus, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa hingga pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dalam konferensi persnya, Selasa (10/11/2026) mengatakan, pemerintah provinsi telah memaparkan perkembangan pelaksanaan 18 rencana aksi tersebut dalam pertemuan bersama KPK dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Progres pelaksanaan rencana aksi itu, lanjut Elisa telah mencapai sekitar 70 persen. Sementara sejumlah agenda yang belum tuntas akan terus dikejar hingga dapat diselesaikan pada 2027.
“Kalau kita lihat, progresnya sudah hampir 70 persen. Sisanya akan kita kejar agar bisa diselesaikan pada 2027,” ujar Gubernur Elisa Kambu.
Mantan Bupati Asmat dua periode itu menegaskan, penguatan tata kelola Dana Otsus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan keberpihakan kepada Orang Asli Papua.
Elisa menyebut, pengelolaan Dana Otsus terus mendapat perhatian dan pendampingan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, LKPP, KPK, BPKP dan BP3OKP.
Harapannya, koordinasi dan evaluasi yang berlangsung secara dialogis tersebut dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola Otsus di Papua Barat Daya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah di Tanah Papua pada 16 Juli 2026.
Komitmen yang disaksikan Ketua KPK, Wakil Menteri Dalam Negeri dan sejumlah pemangku kepentingan itu memuat 18 rencana aksi komprehensif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Otsus.
Maruli mengatakan, secara umum pelaksanaan rencana aksi di sejumlah pemerintah daerah menunjukkan perkembangan. Namun, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dipercepat dan akan terus dipantau oleh KPK bersama kementerian dan lembaga terkait.
Salah satu perhatian utama KPK adalah pembenahan data Orang Asli Papua agar tersedia dalam satu sistem informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Maruli, ketersediaan data yang valid menjadi fondasi penting dalam perencanaan berbagai program pembangunan, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi produktif dan perlindungan sosial.
“Data Orang Asli Papua harus dibangun secara sistemik, mulai dari regulasi, aturan turunan hingga sistem informasinya. Dengan begitu, perencanaan pembangunan benar-benar didasarkan pada data yang akurat,” jelasnya.
Selain persoalan data, KPK juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan Dana Otsus melalui pelabelan atau tagging terhadap setiap program dan keluaran anggaran.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara jelas program mana yang dibiayai melalui Dana Otsus, apa hasil yang dicapai, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Maruli juga mengingatkan agar potensi penyimpangan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa dapat dicegah sejak awal.
Praktik penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu perhatian serius KPK karena berpotensi mengurangi kualitas dan manfaat pembangunan.
“Yang kita pastikan bukan hanya output atau hasil pekerjaan, tetapi juga kualitas dan kemanfaatannya. Baik yang bersumber dari Dana Otsus maupun APBD reguler, semuanya harus benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegasnya memastikan.
KPK juga memastikan pengawasan terhadap 18 rencana aksi tersebut tidak berhenti pada evaluasi hari pertama. Pendalaman akan dilanjutkan melalui pertemuan dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Sorong dan pemerintah kabupaten lainnya di Papua Barat Daya.
KPK juga akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan bukti dukungan yang disampaikan pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian antara laporan perkembangan, substansi program dan pelaksanaan di lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus sekaligus memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
KENN
