Koreri.com, Manokwari– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi(DPRP) Papua Barat melakukan penataan kembali regulasi mengenai kedudukan protokoler dan hak keuangan pimpinan serta anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
Ketua Bapemperda DPR Provinsi Papua Barat, Amin Ngabalin menjelaskan. penataan perdasus tersebut dinilai perlu dilakukan agar ketentuan yang berlaku dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memperkuat penghormatan terhadap MRP sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua (OAP).
Penegasan itu disampaikan Amin saat ditemui awak media dalam rapat pembahasan revisi Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, di Hotel Aston Manokwari, Rabu (11/11/2026).
Ketua fraksi Golkar DPRP itu menjelaskan, salah satu poin penting yang disepakati dalam pembahasan tersebut adalah pemisahan pengaturan mengenai kedudukan protokoler dengan hak keuangan pimpinan dan anggota MRP Papua Barat.
Menurutnya, pemisahan itu menjadi langkah penting dalam penyusunan regulasi baru yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan MRP saat ini.
“Hal yang kita sepakati pertama adalah memisahkan antara kedudukan protokoler dan hak keuangan. Karena itu dipisahkan, maka secara otomatis kita harus mencabut peraturan daerah yang lama,” ujarnya.
Mantan Sekretaris KNPI Papua Barat itu mengatakan, pembahasan rancangan regulasi tersebut juga perlu dipercepat agar substansi yang dihasilkan dapat diselaraskan dengan revisi Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua yang tengah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri bersama pihak terkait di Jakarta.
Amin berharap, materi yang dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah tersebut dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan regulasi pemerintah pusat, sehingga pengaturan mengenai kedudukan dan hak MRP memiliki keselarasan antara kebijakan di tingkat daerah dan nasional.
Lebih lanjut, politisi Golkar ini menegaskan bahwa MRP merupakan lembaga kultur yang lahir sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Karena itu, keberadaan dan kedudukan lembaga tersebut harus dihormati melalui kebijakan yang memberikan pengakuan nyata terhadap peran serta martabat pimpinan dan anggotanya.
Ia mengingatkan para pemangku kepentingan, mulai dari gubernur, DPR Papua Barat, bupati, wali kota hingga pejabat di lingkungan pemerintah daerah, khususnya Orang Asli Papua, agar memahami secara baik kedudukan MRP dalam kerangka Otonomi Khusus.
Amin menilai, penghormatan terhadap MRP tidak cukup hanya melalui penyebutan gelar “Yang Mulia”, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan signifikan.
“Setiap hari kita menyebut mereka Yang Mulia, tetapi posisi itu tidak dimuliakan apabila tidak diikuti dengan kebijakan yang signifikan untuk menghargai anggota maupun lembaga tersebut,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Amin juga menyayangkan minimnya kehadiran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat pembahasan rancangan regulasi yang dinilainya strategis bagi kelembagaan MRP Papua Barat.
Diungkap Amin, dari sejumlah OPD yang diundang, hanya beberapa instansi yang mengirimkan perwakilan, yakni Biro Hukum, Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sementara itu, sejumlah OPD lainnya tidak hadir tanpa memberikan keterangan.
Ketidakhadiran pimpinan OPD dalam pembahasan regulasi penting tersebut menunjukkan perlunya peningkatan komitmen dan tanggung jawab terhadap proses pembentukan peraturan daerah.
“Bayangkan, untuk membahas peraturan daerah yang penting seperti ini, tidak ada satu pun pimpinan OPD yang kita undang hadir. Kalau model seperti ini terus terjadi, bagaimana kita bisa membahas hal-hal penting secara maksimal?” ungkapnya.
Ngabalin berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan perhatian serius dan terlibat aktif dalam proses pembahasan, sehingga rancangan regulasi yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan MRP Papua Barat.
Perubahan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2012 menjadi langkah penting untuk menghadirkan regulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan saat ini sekaligus memperkuat kedudukan MRP sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua di Papua Barat.
KENN
