Koreri.com, Timika – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong delapan pemerintah kabupaten memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan agar penanganan kemiskinan, stunting, dan kesenjangan antarwilayah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Besarnya anggaran daerah, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dinilai harus diikuti dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Bappeda/Bapperida kabupaten se-Papua Tengah Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Ultima, Timika, Rabu (11/11/2026).
Rakortek yang berlangsung selama tiga hari, 11–13 November 2026, diikuti perwakilan pemerintah provinsi dan delapan kabupaten. Forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan program prioritas sekaligus memperkuat koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, S.Sos., M.KP., ditegaskan bahwa perencanaan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan.
Karena itu, sinkronisasi program antarpemerintah daerah perlu diperkuat agar kebijakan yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga belum optimalnya pemanfaatan Dana Otsus.
“Peningkatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten harus terus diperkuat. Program prioritas daerah juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Amba, menilai Rakortek menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Menurutnya, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama lintas daerah, terutama dalam memperkuat ekonomi lokal, konektivitas wilayah, serta pemerataan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia menekankan bahwa program pembangunan harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan kampung-kampung.
“Diperlukan sinergi lintas daerah melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput. Ini menjadi pekerjaan besar bagi seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., menjelaskan Rakortek dirancang untuk memperkuat koordinasi perencanaan, menyelaraskan program prioritas, mengidentifikasi hambatan pembangunan, serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah.
Forum tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, integrasi data melalui sistem informasi perencanaan pembangunan, hingga pemetaan persoalan strategis di masing-masing kabupaten.
Elieser mengakui, Papua Tengah memiliki kapasitas anggaran yang relatif besar dibandingkan sejumlah daerah lain. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam capaian indikator pembangunan.
Ia mencontohkan, angka stunting dan kemiskinan masih menjadi persoalan serius, sementara inovasi daerah belum berkembang secara maksimal.
“Dari sisi APBD kita cukup tinggi secara nasional. Tetapi jika melihat kondisi di lapangan, angka stunting masih tinggi, kemiskinan masih tinggi, dan inovasi daerah masih belum berkembang maksimal. Ini menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan harus terus diperbaiki,” tegas Elieser.
Melalui Rakortek ini, Pemprov Papua Tengah berharap lahir rekomendasi dan langkah strategis yang terukur untuk mempercepat pemerataan pembangunan di delapan kabupaten.
Lebih dari sekadar menyelaraskan dokumen perencanaan, forum tersebut diharapkan mampu memastikan setiap anggaran dan program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
HMS
