Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan kajian sejumlah aspek penting dalam Perdasi Nomor 5 Tahun 2012 mengenai kedudukan Protokoler, hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
Tenaga Ahli Hukum Bapemperda DPRP PB Dr. Hendrikus Renjaan, S.H., LL.M., CLA mengatakan, terdapat sejumlah substansi yang dinilai perlu diperjelas dan disesuaikan, terutama menyangkut jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kesehatan, bantuan pengurusan jenazah, pengadaan pakaian dan atribut, serta tunjangan transportasi bagi anggota MRPB.
“Aspek jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam perubahan regulasi tersebut. Pengaturannya harus diperjelas agar hak-hak anggota MRPB dapat terakomodasi secara baik sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Hendrikus Renjaan saat ditemui wartawan dalam rapat Bapemperda DPRP PB di Aston Niu Manokwari, Rabu (11/11/2026).
Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia ini menjelaskan, pembahasan juga mencakup bantuan pengurusan jenazah. ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan biaya yang diperlukan, mulai dari pengurusan hingga pemulangan dan pemakaman jenazah.
Terkait pakaian dan atribut anggota MRPB, Renjaan menilai perlu adanya kejelasan mengenai mekanisme pengadaan serta frekuensi pemberian pakaian dinas. Hal ini penting agar pengaturan yang diterapkan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Lebih lanjut, Hendrikus menyoroti persoalan tunjangan transportasi bagi anggota MRPB. Ia menjelaskan, selama ini ketentuan mengenai fasilitas transportasi belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang mengatur hak keuangan pimpinan dan anggota MRPB.
Menurutnya, anggota MRPB tidak memperoleh kendaraan dinas, sehingga tunjangan transportasi menjadi salah satu aspek yang perlu diatur secara jelas dalam perubahan Perda tersebut.
“Dengan adanya perubahan ini, diharapkan anggota MRPB juga dapat memperoleh tunjangan transportasi,” jelasnya.
Hendrikus menambahkan, pembahasan perubahan regulasi tersebut perlu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang relevan, sehingga setiap pengaturan mengenai hak keuangan dan fasilitas pimpinan maupun anggota MRPB memiliki landasan hukum yang kuat.
Ia berharap, melalui pembahasan Raperda ini, berbagai ketentuan yang selama ini belum terakomodasi dapat diperbaiki dan disempurnakan, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, sesuai kebutuhan kelembagaan, serta tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
RED
