Koreri.com, Sorong – Penanganan banjir di Kota Sorong dan kawasan Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya (PBD) membutuhkan sinergitas seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, pemangku kepentingan hingga masyarakat.
Sebagai upaya tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat menggelar konsultasi publik penyusunan Masterplan Pengendalian Banjir Kawasan Pusat Pemerintahan PBD dan Kota Sorong, di Vega Prime Hotel Sorong, Jumat (13/11/2026).
Plt. Kepala BWS Papua Barat, Davianto Frangky Bernpietson Welkis, S.T., M.T., menjelaskan bahwa penyusunan masterplan bertujuan memetakan kondisi sungai secara menyeluruh sekaligus merumuskan strategi penanganan banjir yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Konsultasi publik menjadi bagian penting untuk melengkapi kajian yang sedang dilakukan konsultan dengan menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengalami langsung dampak banjir,” ujar Frangky.
Ia mengungkapkan, persoalan banjir di Kota Sorong tidak hanya dipengaruhi curah hujan dan luapan sungai, tetapi juga banjir rob akibat pasang air laut di kawasan pesisir.
Selain itu, penumpukan sampah, permukiman di bantaran sungai, serta aktivitas galian C di kawasan hulu yang berpotensi meningkatkan sedimentasi dan pendangkalan sungai turut menjadi perhatian.
“Karena itu, penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui pembangunan infrastruktur fisik semata. Diperlukan pula pendekatan nonstruktural dan berbasis lingkungan, termasuk penataan kawasan sungai, pengawasan aktivitas pertambangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat, “terangnya.
Frangky menegaskan bahwa sungai merupakan satu kesatuan sistem sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari hulu, tengah hingga hilir, bukan hanya pada titik-titik yang mengalami banjir.
Diharapkan melalui penyusunan masterplan ini, BWS Papua Barat akan menghasilkan perencanaan yang menjadi acuan bersama dalam menentukan strategi, prioritas penanganan, serta pembagian tanggung jawab antarpihak.
“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diharapkan menjadi kunci mewujudkan pengendalian banjir di Kota Sorong dan kawasan Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya secara efektif dan berkelanjutan, ” tutupnya.
Dalam kegiatan ini peserta yang hadir mewakili Pemerintah Kota Sorong Staf Ahli Wali Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Kota, Bappeda Kota, Kepala Distrik, dan Lurah, sedangkan mewakili Pemerintah Provinsi PBD yaitu Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan Bapperida Provinsi.
ZAN
