Koreri.com, Sorong– Kasus dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dalam negeri fiktif yang menyeret dua oknum pejabat aparatur sipil negara (ASN) di Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dua oknum pejabat daerah tersebut masing-masing berinisial NA mantan Plt Inspektorat dan DDJ Bendahara OPD tersebut.
Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat Daya resmi merilis penetapan tersangka NA dan DDJ berdasarkan dua alat bukti dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dalam daerah dari DPA APBD Inspektorat tahun anggaran 2024 yan mengakibatkan negara dirugikan Rp 4,6 miliar, Senin (2/11/2026).
Penasehat Hukum tersangka DDJ, Simon Banundi, S.H., M.Ling mengatakan penetapan status hukum kliennya berdasarkan surat pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/791/XI/RES.3.3./2026/Ditreskrimsus Pertanggal 2 November 2026.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026) Penasihat Hukum DDJ, Simon Banundi, S.H.,M.Ling mengatakan pemanggilan kliennya kurang lebih dua kali pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat 6 Nopember 2026 dan 13 Nopember 2026,di ruang pemeriksaan sidik Ditreskrimsus, kurang lebih 53 pertanyaan dari BAP dan BAP tambahan diajukan pihak penyidik.
Simon mengungkapkan, pasca pemeriksaan itu dan selanjutnya berdasarkan penelusuran pihak terdakwa, penetapan tersangka yang dibatasi pada DDJ dan NA belum sempurna ada pihak lain yang mana berdasarkan bukti dan fakta turut terlibat menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi di Lingkup OPD Inspektorat Papua Barat Daya, Tahun Anggaran 2024 mencapai 4,6 Miliar tersebut.
“Penyidik menggunakan pasal 603 dan /atau pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana untuk menuduhkan klien kami saudara DDJ akan tetapi penyidik mengabaikan ketentuan Pasal 20 huruf c terkait delik penyertaan tindak pidana pada Undang-Undang dimaksud yang melibatkan peran bendahara pembantu yaitu saudara BTR dan staf bendahara OYG” jelas Simon Banundi
Lebih lanjut dijelaskan penasehat huku, berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 900.1.13/292/12/2023 tentang Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya
“Saudara BTR dan OYG menjabat sebagai bendahara pembantu dan pengurus barang yang memiliki akses ke dokumen SPD, SPP, SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPTJM melalui aplikasi SIPD RI,” ungkapnya lagi
Dari fakta tersebut, penasehat hukum DDJ memandang bahwa kliennya bersama tersangka NA tidak sekedar pleger (melakukan sendiri) melainkan melibatkan medepleger (turut serta) BTR dan OYG yang ikut berperan menyediakan kuitansi fiktif, tandatangan fiktif diatas laporan fiktif.
“Melalui release ini, kami mendesak pihak Ditreskrimsus untuk segera menaikan status kedua saudara tersebut dari saksi menjadi tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, sebab tindakan merugikan keuangan Negara yang mencapai 4,6 miliyar pada OPD inspektorat tidak boleh di kunci pada 2 tersangka, kasus ini harus jadi pembelajaran agar propinsi Papua Barat Daya menata system realisasi belanja perjalanan dinas aparatur Negara,” harapnya.
KENN












