MRPBD Dorong Eksekutif Bentuk OPD Khusus Layani Masyarakat Adat

MRPBD OPD Khusus Layani Masyarakat Adat
Rapat Pleno MRPBD di Ballroom Rylich Panorama, Kota Sorong, Senin (16/11/2026) / Foto: KENN

Koreri.com, Sorong – Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) mendorong pihak eksekutif untuk membentuk kelembagaan atau organisasi perangkat daerah (OPD) khusus yang menangani urusan masyarakat adat di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pasalnya, selama ini program pemberdayaan yang menyentuh langsung kepada masyarakat adat Papua tidak terurus dengan baik, padahal peruntukan dana otsus sudah cukup jelas.

Wakil Ketua II MRPBD Vincentius Paulinus Baru, S.T., M.URP menilai, selama ini urusan masyarakat adat masih tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah sehingga penanganannya belum terkoordinasi secara optimal.

Padahal, masyarakat adat membutuhkan lembaga pemerintah yang secara khusus bertanggung jawab terhadap perlindungan hak ulayat, pemetaan wilayah adat, pendataan marga dan keret, serta pelestarian identitas dan kebudayaan lokal.

“Jangan sampai urusan masyarakat adat hanya menempel di Kesbangpol, pariwisata, atau lingkungan hidup. Harus ada OPD khusus yang benar-benar mengurus masyarakat adat,” tegas Paul Baru dalam keterangan persnya kepada wartawan usai rapat Pleno penyerahan hasil pertimbangan dan persetujuan Raperdasus OAP dan Masyarakat Hukum Adat dari MRPBD kepada DPRP PBD dan Gubernur di Rylich Panorama, Kota Sorong, Senin (16/11/2026).

Mantan Aktivis PMKRI ini menyayangkan pendataan dan dokumentasi masyarakat adat, termasuk pemetaan tanah ulayat serta identifikasi marga dan keret, hingga kini masih banyak bergantung pada inisiatif organisasi nonpemerintah (NGO).

Menurutnya, pekerjaan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara NGO berperan membantu proses pendampingan dan penguatan masyarakat.

Dengan adanya kelembagaan khusus, pemerintah dapat membangun basis data masyarakat adat secara terintegrasi, sekaligus memastikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berjalan jelas.

Vincentius juga mempertanyakan implementasi alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam regulasi terkait otonomi khusus.

Ditegaskannya bahwa tanpa data dan lembaga yang jelas, pemerintah akan kesulitan memastikan kelompok masyarakat adat mana yang menerima manfaat anggaran serta bagaimana penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau kita bicara afirmasi, tetapi data suku, marga, dan wilayah adat belum jelas, bagaimana memastikan kebijakan itu tepat sasaran? Begitu juga dengan anggaran untuk masyarakat adat, harus jelas siapa penerimanya dan untuk apa digunakan,” ujarnya.

Karena itu, MRPBD berharap DPRP Papua Barat Daya dan pemerintah daerah dapat mengakomodasi seluruh saran dan pertimbangan yang telah disampaikan, sebelum rancangan regulasi tersebut memasuki tahapan konsultasi lanjutan di Kementerian Dalam Negeri.

Diharapkan MRPBD dan DPRP dapat duduk bersama untuk membahas kembali pasal-pasal yang perlu diperbaiki maupun ditambahkan, sehingga substansi Raperdasus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat adat.

“Kami berharap materi pertimbangan MRPBD dapat dikombinasikan dengan pembahasan DPR. Apa yang sudah kami sampaikan merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan tanah adat, perkebunan, pemetaan wilayah, hingga pelestarian identitas dan budaya,” tegasnya.

Raperdasus tersebut harus menjadi instrumen perlindungan yang nyata bagi masyarakat adat, bukan sekadar regulasi administratif. Dengan pengaturan yang jelas dan kelembagaan yang kuat, kebijakan afirmasi di Papua Barat Daya diharapkan dapat berjalan lebih terarah, adil, dan tepat sasaran.

KENN