Kementerian ATR/BPN: Kepastian Hukum Tanah Adat Harus Lindungi Hak Masyarakat

Kementerian ATR BPN Polda PBD Kerjasama
Pembukaan Kegiataan Diseminasi Kementerian ATR/BPN di Swissbell-hotel Sorong, Rabu (18/11/2026) / Foto: KENN

Koreri.com, Sorong – Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa penataan dan pendaftaran tanah adat di Papua harus mengutamakan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Penegasan ini disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dr. Wahyu Widada, M.Phil., yang mengingatkan agar kebijakan pertanahan tidak menimbulkan benturan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor.

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, investasi dan pembangunan memang penting untuk mendorong kemajuan daerah. Namun, kepentingan masyarakat adat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan investasi.

“Pada akhirnya, yang harus menjadi pemenang adalah masyarakat. Yang harus menjadi juara adalah rakyat,” tegas Wahyu Widada saat membuka kegiatan Diseminasi Peraturan Mentri ATR/ kepala BPN nomor 14 tahun 2024 serta dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kegiatan Diseminasi yang diikuti Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, BP3OKP serta jajaran kementrian ATR/ BPN berlangsung di Ruangan. Wayag, Swissbel-hotel Sorong, Rabu (18/11/2026).

Dijelaskan Irjen Kementrian ATR/ BPN, arahan Presiden agar kepentingan rakyat menjadi prioritas tertinggi harus diterjemahkan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat. Sehingga pentingnya menjaga kekayaan alam Papua Barat Daya yang memiliki potensi luar biasa, mulai dari hutan, laut, sungai hingga danau.

Ia menyoroti sekitar 86 persen wilayah yang masih berupa tutupan hutan sebagai kekayaan ekologis yang harus dipertahankan. Karena itu pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar kekayaan alam tersebut tetap dapat dinikmati generasi mendatang.

Kementerian ATR BPN Polda PBD Kerjasama2
Irjen Kementerian ATR/BPN, Dr. Wahyu Widada, M.Phil / Foto: KENN

“Kalau kita mengambil semuanya sekarang, apa yang akan kita sisakan untuk anak cucu kita?” ujarnya tegas.

Jenderal polisi bintang tiga ini mencontohkan, aktivitas pertambangan yang tidak terkendali di pulau-pulau kecil Raja Ampat berpotensi menghilangkan keindahan alam sekaligus daya tarik kawasan tersebut.

Karena itu, setiap rencana pembangunan dan investasi harus melalui pertimbangan matang, termasuk mengidentifikasi wilayah yang dapat dimanfaatkan dan kawasan yang harus dilindungi.

Wahyu menegaskan, pendaftaran tanah adat merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, pengakuan, serta perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat lima aspek penting yang harus diperhatikan.

Pertama, kepastian hukum dan pengakuan hak masyarakat adat.

Kedua, keakuratan data subjek atau pihak yang memiliki hak atas tanah.

Ketiga, kejelasan objek tanah, termasuk batas dan riwayat penguasaannya.

Keempat, pemetaan tanah secara akurat.

Kelima, koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat serta memastikan seluruh proses dan kelengkapan dokumen dapat dipertanggungjawabkan.

Kejelasan batas wilayah adat menjadi hal penting untuk mencegah munculnya sengketa di kemudian hari.Sebab, tanah yang diwariskan secara turun-temurun terkadang belum memiliki batas administrasi yang jelas.

Kementerian ATR BPN Polda PBD Kerjasama3
Peserta Kegiatan Diseminasi Kementerian ATR/BPN / Foto: KENN

Jika terdapat perbedaan klaim antara dua kelompok masyarakat adat, penyelesaiannya harus mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak.

“Jangan diputuskan sendiri. Kalau diputuskan sendiri, itu seperti menyimpan bara api yang bisa menimbulkan konflik di kemudian hari,” tandasnya.

Selain itu, pemetaan dan administrasi tanah adat perlu dilakukan secara cermat agar setiap bidang tanah dapat teridentifikasi dengan jelas.

Dengan demikian, apabila muncul klaim di kemudian hari, kebenaran dan status tanah dapat ditelusuri berdasarkan data yang tersedia.

Program pendaftaran tanah adat juga diharapkan mampu mencegah konflik pertanahan, melindungi keberlanjutan kehidupan masyarakat adat, sekaligus membuka peluang pemanfaatan tanah secara produktif sesuai ketentuan hukum.

Bahkan, tanah adat yang telah memiliki kepastian hukum dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan investor, sepanjang tetap menghormati hak masyarakat adat dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pihak kementrian ATR/ BPN mengingatkan bahwa Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru membutuhkan fondasi pembangunan yang kuat dan terarah.

Pembangunan tersebut harus dirancang secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan modern tanpa menghilangkan identitas serta kekayaan alam Papua.

KENN