Soroti Keterlambatan, Malibela Desak Eksekutif Serahkan Dokumen KUA-PPAS 2027

Cartensz Malibela Korericom6
Anggota Banggar DPRP PBD Cartenzs Malibela, S.IP / Foto: KENN

Koreri.com, Sorong – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) didesak untuk menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) setempat untuk dibahas bersama.

Desakan disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRP PBD Cartenzs Malibela, S.IP menyusul belum diserahkannya dokumen awal penyusunan APBD Induk 2027, sementara waktu pembahasan anggaran semakin terbatas dan telah mendekati akhir November 2026.

Menurut Malibela, keterlambatan penyerahan dokumen berpotensi mengganggu seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan APBD.

Padahal, proses tersebut telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mekanisme dan tahapan penyusunan APBD.

“Kami minta Gubernur melalui TAPD agar segera menyampaikan dokumen KUA-PPAS 2027 kepada DPRP. Jangan sampai pembahasan baru dilakukan ketika sudah memasuki Desember,” tegas Malibela dalam keterangan persnya kepada media ini, Kamis (19/11/2026).

Anggota Kelompok Khusus DPRP asal Suku Moi itu mengingatkan, pembahasan RAPBD bukan sekadar tahapan administratif, melainkan proses penting yang membutuhkan waktu untuk membahas program prioritas, pokok-pokok pikiran DPR, hingga melakukan konsultasi sebelum penetapan anggaran.

Ia menegaskan, penyusunan APBD merupakan kewenangan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Karena itu, proses pembahasan maupun penetapannya tidak boleh berjalan sepihak.

“APBD merupakan ranah bersama antara gubernur sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif. Tidak bisa hanya dibahas atau diputuskan oleh salah satu pihak. Keduanya harus terlibat dalam pembahasan dan penetapan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat tersebut mengingatkan bahwa keterlambatan pembahasan dapat berdampak pada mekanisme penetapan APBD melalui peraturan kepala daerah (Perkada), apabila tahapan dan batas waktu yang ditentukan tidak terpenuhi.

Selain berpotensi menghambat agenda pembangunan daerah, keterlambatan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik bagi pihak eksekutif maupun legislatif.

Karena itu, Malibela meminta Pemprov PBD tidak menunda penyerahan dokumen anggaran agar DPRP memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan fungsi penganggaran secara optimal.

“Jangan terlalu lama ditahan. Kami mempertanyakan ada apa sehingga dokumen anggaran 2027 belum juga diserahkan. Kami ingin pembahasan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan memberikan ruang bagi DPR untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya,” tegasnya.

KENN