Koreri.com, Jambi – Transformasi digital di daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi ajang seremonial, perlombaan, atau memperbanyak aplikasi pemerintahan.
Pemanfaatan teknologi digital diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Forum Nasional Kota Cerdas Tahun 2026 bertema Smart City Transformation: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital yang berlangsung di Ballroom BW Luxury Hotel Jambi, Kamis (19/11/2026).
Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI yang dibacakan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana, ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai fasilitator, regulator, sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi.
Menurutnya, pembangunan kota cerdas atau Smart City perlu menempatkan Smart Economy sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah.
Artinya, setiap inovasi teknologi yang dikembangkan harus memiliki tujuan dan manfaat ekonomi yang jelas. Digitalisasi harus mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mulai memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan kebijakan nasional, peta jalan pengembangan, serta prinsip etika penggunaan teknologi agar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah Smart City Business Matchmaking, yang mempertemukan pemerintah daerah dengan penyedia teknologi dan pelaku industri.
Melalui forum ini, berbagai kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi daerah diharapkan dapat dipertemukan dengan solusi teknologi yang tepat, sesuai karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah.
Selain itu, forum tersebut membuka peluang kerja sama pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Skema ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur digital tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kemampuan keuangan daerah.
Dalam sambutan tersebut juga ditekankan bahwa transformasi digital harus berorientasi pada hasil nyata atau outcome oriented.
Pemerintah daerah diminta menghindari pengembangan sistem yang berjalan sendiri-sendiri dan memperkuat keterhubungan data atau interoperabilitas antarlembaga pemerintahan.
Integrasi data menjadi penting agar kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Salah satu contohnya adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui keterhubungan data kependudukan dengan berbagai data lintas kementerian dan lembaga, termasuk informasi kepemilikan kendaraan bermotor, rekening perbankan, dan NPWP.
Dengan sistem data yang terintegrasi, proses verifikasi penerima bantuan diharapkan semakin akurat sehingga bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Di sisi lain, penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan.
Melalui Forum Nasional Kota Cerdas 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital berharap setiap daerah mampu mengembangkan transformasi digital secara mandiri, terarah, dan berdaulat.
Dengan demikian, konsep Smart City tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menjawab persoalan daerah, memperbaiki pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
TIM












