Cakupan Wilayah Jadi Alasan DPRP PB Dorong Perubahan Perdasus DBH Migas

IMG 20261120 WA0092
Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin membuka kegiatan pembahasan Rancangan Perdasus DBH Migas di Hotel Vitta Manokwari, Jumat (20/11/2026). Foto/ Mega

Koreri.com, Manokwari– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan, dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam.

Pembahasan rancangan reguslasi yang melibatkan Pemda Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil dan sejumlah pihak terkait tersebut berlangsung di Ballroom Koprey, Hotel Vitta Manokwari, Jumat (20/11/2026).

Ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Amin Ngabalin mengatakan, perubahan terhadap Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 perlu dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan regulasi dengan perkembangan dan perubahan wilayah pemerintahan di Papua Barat.

Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini masih memuat cakupan wilayah berdasarkan kondisi administrasi pemerintahan sebelumnya. Sementara itu, setelah adanya perubahan dan penataan wilayah pemerintahan, diperlukan penyesuaian agar pengaturan pembagian, pengelolaan, dan penatausahaan DBH minyak dan gas bumi dapat berjalan sesuai dengan kondisi terkini.

Politisi Golkar itu menjelaskan, perubahan regulasi tersebut menjadi penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembagian dana bagi hasil, khususnya menyangkut wilayah yang menjadi bagian dari pengaturan dalam Perdasus tersebut.

Amin menegaskan, pembahasan Raperdasus ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPR Papua Barat dalam memastikan setiap produk hukum daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, Ngabalin berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memberikan masukan, pandangan, dan saran konstruktif selama proses pembahasan berlangsung sehingga perubahan Perdasus tersebut dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran dan dapat diterapkan secara efektif.

Pimpinan Bapemperda mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal proses penyusunan regulasi tersebut demi mewujudkan tata kelola dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan.

Pembahasan perubahan Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan wilayah administrasi pemerintahan serta mendukung optimalisasi manfaat dana bagi hasil bagi daerah dan masyarakat di Papua Barat.

RED