Opini  

Otsus Papua Jilid II Harus Dievaluasi: Jangan Biarkan Perjuangan Perubahan UU Berakhir Hanya di Atas Kertas

Oleh: George Karel Dedaida*)

George Karel D Opini

Koreri.com – Lima tahun perjalanan implementasi revisi kedua Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi bersama.

Sebagai salah satu pihak yang ikut memperjuangkan perubahan kedua UU Otsus Papua pada 2021 silam, saya memiliki tanggung jawab moral, politik, dan sejarah untuk memastikan bahwa semangat perubahan tersebut tidak berhenti pada pengesahan undang-undang.

Kita harus jujur mengakui bahwa Otonomi Khusus bukan sekadar persoalan besar kecilnya dana yang dikucurkan Pemerintah pusat kepada daerah. Otonomi Khusus adalah amanat sejarah untuk memperbaiki kehidupan Orang Asli Papua, melindungi hak-hak masyarakat adat, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta memberikan ruang yang bermartabat bagi Orang Asli Papua dalam menentukan masa depannya.

Saya ingin mengajukan pertanyaan mendasar kepada kita semua: Setelah revisi kedua UU Otsus diberlakukan sejak 2021, sejauh mana masyarakat adat Papua benar-benar menikmati hasil dari kebijakan tersebut?

Apakah anak-anak Papua semakin mudah memperoleh pendidikan? Apakah pelayanan kesehatan sudah menjangkau masyarakat yang jauh di dusun-dusun sagu? Apakah masyarakat adat mendapatkan perlindungan atas tanah ulayatnya? Apakah mama-mama Papua dan pengusaha asli Papua memperoleh kesempatan ekonomi yang adil? Apakah dana Otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kampung-kampung?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data, bukan sekadar laporan administratif.

Sebagai Kepala Suku Besar Imekko dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya, perlu saya tegaskan bahwa pembangunan Papua tidak boleh meminggirkan masyarakat adat sebagai pemilik sejarah dan wilayah adat.

Tanah adat bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adat merupakan identitas, sumber kehidupan, dan warisan bagi generasi yang akan datang.

Sebagai anggota DPRP Jalur Otsus, saya juga berpandangan bahwa lembaga representasi Orang Asli Papua harus semakin kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai kewenangannya.

Saya mengajak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPR Otsus, MRP, serta seluruh elemen masyarakat adat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU Otsus Papua periode 2021–2026.

Kita tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kita sedang mencari apa yang harus diperbaiki.

Saya ingin menyampaikan satu pesan penting:

“Jangan Sampai Kita Berhasil Memperjuangkan Perubahan Undang-Undang, Tetapi Gagal Memperjuangkan Perubahan Kehidupan Rakyat Papua”.

Otsus harus kembali pada tujuan utamanya, yaitu keberpihakan kepada Orang Asli Papua, perlindungan masyarakat adat, keadilan pembangunan, dan kesejahteraan generasi Papua.

Papua Barat Daya harus menjadi contoh bahwa Otonomi Khusus dapat dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adat.

OTSUS BUKAN UNTUK MEMPERKAYA KELOMPOK, TETAPI UNTUK MEMULIHKAN MARTABAT DAN MASA DEPAN ORANG ASLI PAPUA !!!

 

*) Penulis:

Kepala Suku Besar Imekko

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya

Anggota DPR Otonomi Khusus Papua Barat Daya

 

**