Koreri.com – Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan sekadar persoalan lingkungan hidup, melainkan persoalan serius mengenai tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi kekayaan alam dan menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika kebakaran telah meluas, asap telah mengganggu masyarakat, dan kerusakan lingkungan sudah terjadi. Negara justru harus hadir jauh sebelum bencana itu berlangsung melalui kebijakan pencegahan, pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum yang konsisten.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional kepada setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 menegaskan pentingnya penguasaan negara atas sumber daya alam serta prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.
Artinya, perlindungan hutan bukan sekadar pilihan kebijakan pemerintah, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional negara.
Pemerintah Harus Dievaluasi, Bukan Hanya Diapresiasi
Saya berpandangan bahwa kinerja pemerintah dalam menangani kebakaran hutan harus diukur berdasarkan hasil nyata, bukan semata-mata berdasarkan banyaknya rapat koordinasi, pembentukan satuan tugas, atau pernyataan komitmen pejabat publik.
Pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana kebijakan pemerintah mampu mencegah kebakaran, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, memulihkan kawasan yang rusak, dan memastikan peristiwa serupa tidak terus berulang?
Data Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi+ menunjukkan bahwa luas areal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode tahun 2025. Data ini menjadi peringatan bahwa tantangan pengendalian karhutla masih sangat besar.
Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara terbuka terhadap efektivitas kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Jangan sampai negara terlihat aktif ketika api telah membesar, tetapi belum cukup kuat dalam mencegah munculnya titik api sejak awal.
Papua: Jangan Biarkan Hutan Kehilangan Kehidupannya
Persoalan ini menjadi jauh lebih penting ketika kita berbicara mengenai Papua.
Papua bukan sekadar wilayah yang memiliki hamparan hutan luas. Papua merupakan salah satu kawasan dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi Indonesia dan dunia. Hutan Papua menjadi habitat berbagai satwa khas, seperti burung cenderawasih, kasuari, mambruk, kanguru pohon, dan berbagai jenis satwa endemik lainnya.
Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Yang ikut terancam adalah habitat satwa, sumber pangan masyarakat adat, keseimbangan ekosistem, sumber air, dan ruang hidup generasi Papua berikutnya.
Kita harus memahami bahwa kerusakan hutan Papua mempunyai konsekuensi ekologis dan sosial yang sangat besar. Satwa liar tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah ketika habitatnya dihancurkan. Mereka tidak dapat meminta perlindungan melalui mekanisme demokrasi. Oleh sebab itu, negara dan manusia memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan konstitusional untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka.
Data SiPongi+ periode Januari–Juli 2026 menunjukkan kebakaran di Papua Selatan mencapai 25.838,53 hektare. Pada November 2026, BNPB juga menyampaikan adanya 427 titik panas di Papua Selatan dan sekitar 830 hektare area terdampak dalam pemantauan yang diberitakan pada awal November. Angka tersebut menunjukkan bahwa Papua tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan pinggiran dalam agenda pengendalian kebakaran nasional.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Pembakaran Hutan
Dari perspektif hukum, pemerintah sesungguhnya telah memiliki instrumen regulasi untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan mengatur pengendalian kebakaran melalui tiga tahapan, yaitu pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran. Tanggung jawab tersebut juga melekat pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Namun, keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin persoalan terselesaikan. Tantangan terbesar justru terletak pada implementasi dan konsistensi penegakan hukum.
Menurut saya, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah:
1. Memperkuat pengawasan dan pencegahan. Pemerintah harus membangun sistem deteksi dini yang efektif, terutama pada kawasan hutan, lahan gambut, wilayah konsesi, dan daerah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
2. Menindak tegas pelaku pembakaran hutan. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi, baik terhadap individu maupun korporasi. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah dijerat hukum, sementara dugaan keterlibatan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi justru tidak ditindak secara transparan.
3. Melibatkan masyarakat adat Papua. Masyarakat adat bukan sekadar objek kebijakan pemerintah. Mereka merupakan pemilik pengetahuan lokal dan bagian penting dari sistem perlindungan hutan. Negara harus memberikan ruang partisipasi yang nyata dalam setiap kebijakan pengelolaan lingkungan.
4. Memperkuat perlindungan satwa endemik. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan penanganan kebakaran juga memperhitungkan perlindungan habitat, jalur pergerakan satwa, sumber pakan, dan pemulihan ekosistem.
5. Mengevaluasi kebijakan perizinan dan pemanfaatan lahan. Setiap aktivitas pembangunan dan investasi yang berpotensi mengubah tutupan hutan harus diawasi secara ketat. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekosistem Papua.
Pembangunan Jangan Mengorbankan Masa Depan Papua
Saya memahami bahwa pembangunan ekonomi, investasi, dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Namun, pembangunan tidak boleh dimaknai hanya sebagai peningkatan investasi, perluasan kawasan ekonomi, atau eksploitasi sumber daya alam.
Pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan justru berpotensi meninggalkan beban ekologis bagi generasi berikutnya.
Khusus di Papua, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan pembukaan lahan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Jangan sampai atas nama pembangunan, kita justru kehilangan kekayaan ekologis yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu singkat.
Kita harus bertanya: apa artinya pertumbuhan ekonomi apabila hutan kehilangan fungsinya, satwa endemik kehilangan habitatnya, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan pengingat bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Penutup: Menjaga Hutan Adalah Tanggung Jawab Konstitusional Negara
Pada akhirnya, saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa serius negara mencegah kebakaran itu terjadi kembali.
Negara tidak boleh hadir hanya sebagai pemadam kebakaran, tetapi harus menjadi penjaga utama keberlanjutan lingkungan hidup.
Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Cenderawasih tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan dalam lambang dan identitas daerah, sementara hutan yang menjadi habitatnya justru terancam. Kasuari, kanguru pohon, mambruk, dan berbagai satwa khas Papua lainnya bukan sekadar kekayaan biodiversitas, melainkan bagian dari warisan ekologis yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
“Hutan Papua bukan hanya milik generasi hari ini. Hutan Papua adalah titipan kehidupan bagi generasi yang belum dilahirkan.”
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan yang nyata melalui kebijakan yang terukur, pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan.
Sebab, ketika hutan terbakar, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya pepohonan, melainkan masa depan kehidupan.
*) Penulis :
Dosen Muda Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
