Koreri.com, Ambon – Komisi I DPRD Maluku akan melakukan peninjauan lapangan bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan batas serta status tanah seluas 647 hektare di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Maluku bersama Direksi CV. Batu Seram Jaya, Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen dan Partners, Kepala Desa/Raja Negeri Laimu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (11/11/2026).
RDP tersebut membahas dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan barang sita jaminan, menyusul informasi mengenai penyewaan tanah yang berstatus sita jaminan kepada CV. Batu Seram Jaya.
Persoalan tanah seluas 647 hektare di Laimu ini sebelumnya berkaitan dengan sengketa lahan dan tuntutan pembayaran ganti rugi masyarakat terhadap kelompok usaha PT Djayanti Group melalui PT Maluku Dinamika Semen.
Dalam perkembangan perkara tersebut, lahan dimaksud disebut telah menjadi objek sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Masohi.
Penyitaan itu berkaitan dengan upaya menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Karena itu, keberadaan dan aktivitas pemanfaatan lahan tersebut, termasuk informasi penyewaan kepada CV. Batu Seram Jaya, menjadi persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama menyangkut status hukum objek sita jaminan, batas-batas tanah, serta pihak yang memiliki kewenangan atas pengelolaannya.
Usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solihin Buton, mengatakan pihaknya telah mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak terkait. Namun, belum ada keputusan yang dapat diambil karena masih terdapat perbedaan keterangan mengenai status kepemilikan tanah tersebut.
“Kita sudah mengambil sikap terkait dengan persoalan tanah di Laimu. Kita sudah mendengar seluruh pihak menjelaskan, tetapi memang belum ada satu keputusan yang harus kita ambil karena ada hal yang dijelaskan belum jelas terkait dengan status tanah itu,” ungkapnya kepada wartawan.
Menurut Solihin, dalam RDP tersebut muncul perbedaan keterangan antara pihak Pemerintah Negeri Laimu dan pihak kuasa hukum kaum terkait status kepemilikan lahan.
Raja Negeri Laimu menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negeri. Sementara itu, pihak kuasa hukum kaum menyampaikan bahwa lahan dimaksud merupakan tanah milik kaum.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan, riwayat tanah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek sengketa.
“Oleh karena itu, kita nanti akan melakukan inspeksi bersama dengan Pemerintah Maluku Tengah dan DPRD, bersama BPN. Kita juga akan menyurati pengadilan,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah proses koordinasi dan penyuratan kepada pihak pengadilan, Komisi I bersama pihak terkait akan turun langsung ke lokasi untuk memastikan batas-batas lahan berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Peninjauan tersebut juga bertujuan memastikan letak objek tanah seluas 647 hektare yang menjadi bagian dari persoalan sengketa di Negeri Laimu.
“Setelah itu kemudian kita turun sama-sama untuk menentukan batas terkait dengan hasil keputusan pengadilan tersebut, kira-kira 647 hektare ada di mana. Itu yang akan kita dapat bersama-sama sehingga ada rekomendasi dari ini,” tandas Solihin.
Dengan demikian, hasil peninjauan lapangan dan penelusuran dokumen pengadilan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai letak, batas, serta status hukum tanah tersebut.
Hal ini penting agar pemanfaatan lahan yang masih berkaitan dengan perkara hukum tidak menimbulkan persoalan baru dan tetap memperhatikan hak-hak pihak yang berkepentingan.
JFL
