Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat berkewajiban untuk mendukung pelayanan keagamaan yang ada di wilayah tersebut.
Hal itu dimaksudkan agar dapat bersinergi dalam program membangun daerah pada bidang keagamaan.
“Salah satu misi Pemerintah Provinsi Papua Barat periode 2017-2022 yaitu mendukung kegiatan keagamaan baik itu fisik maupun non fisik. Dengan demikian maka pemerintah juga punya tanggung jawab untuk semua umat pada lintas agama, denominasi gereja di 12 Kabupaten dan 1 Kota,” demikian disampaikan Gubernur setempat Drs. Dominggus Mandacan saat membuka rapat kerja Klasis GPI Papua Sorong – Manokwari dan rapat kerja komisi pelayanan wadah kategorial lingkup klasis GPI Papua Sorong – Manokwari di Kota Sorong, Kamis (21/1/2021).
Dikatakannya, sinode Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua yang berpusat di Fakfak namun ada di lingkup dua pemerintahan sehingga tanggung jawab Provinsi Papua dan Papua Barat mendukung penuh pelayanan umat Tuhan di gereja tersebut.
Gubernur berjanji akan membantu program sinode GPI Papua kedepan dengan mengalokasikan sejumlah anggaran sesuai kebutuhan yang disampaikan kepada Pemerintah.
Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan umat Tuhan melalui program gereja agar iman umat bertumbuh sesuai dengan kepercayaan masing-masing, karena setiap orang berhak mendapat pelayanan itu.
“Untuk dua kegiatan besar yang akan dilaksanakan GPI Papua pada 2021 ini akan kami bantu dengan kemampuan keuangan daerah,” janjinya.
Orang nomor satu di Provinsi Papua Barat itu mengharapkan raker kerja Klasis GPI Papua dan rapat kerja komisi pelayanan wadah kategorial lingkup klasis GPI Papua Sorong Manokwari ini dapat memiliki nilai urgensi serta manfaat yang strategis.
Kemudian rapat kerja yang menciptakan arah yang jelas untuk menjalankan semua program kegiatan pelayanan bersama-sama.
KENN
