Koreri.com,Manokwari– Pemerintah Provinsi bersama DPR Papua Barat mengklarifikasi total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 pasca penetapan dalam rapat paripurna DPR-PB, Rabu (17/2/2021)
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat Enos Aronggear dalam keterangan persnya, Kamis (18/2/2021) menyampaikan bahwa salah hitung sehingga total APBD tahun 2021 yang sebenarnya Rp 7,8 trilyun menjadi Rp 8,8 trilyun.
“Makanya, hari ini kami pimpinan dan fraksi-fraksi gelar rapat meminta penjelasan dari ekskutif, ini hanya salah penjumlahan sehingga yang benar itu Rp 7,8 trilyun buukan Rp 8,8 trilyun” kata Ketua Dewan Orgenes Wonggor.
Sementara itu, kepada BPKAD Provinsi Papua Barat Enos Aronggear menjelaskan dari Pagu anggaran dari sisi pendapatan, Rp 6.830.068.181.373,00 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 412.577.256.373,00, pendapatan Rp 6.417.490.925.000.0.
Belanja sebesar Rp 7.827.517.657.00 terdiri dari belanja operasi Rp 3.219.940.543.621,00 kemudian belanja modal Rp 2.348.266.644.148,00 belanja tidak terduga Rp 158.659.452.009,00 dan belanja transfer sebesar Rp 2.100.651.045.202,00, sedangkan total surplus/ defisit sebesar Rp 997.449.476.607,00.
Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 997.449.478.628.00, sementara sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 927.449.478.628,00, jumlah pengeluaran pembiyaan Rp 0. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp 2.021.00.
“Ini terjadi kesalahan dalam penjumlahan sehingga angka terakhir berubah dari 7 menjadi 8, jadi total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2021 sebesar Rp 7.827.517.657.000” tegas Aronggear.
KENN
