Koreri.com, Jayapura – Walikota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, yang merupakan kader pamongpraja sejati ikut berkomentar soal aksi demo penolakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dan Otsus Jilid II di tanah Papua yang sedang di bahas Pemerintah Pusat.
“Saya ingin memberi pencerahan soal aksi demo yang lagi trend diberitakan media akhir – akhir ini tentang Papua,” kata BTM dalam pesan Whatsapp Grup, Jumat (26/2/2021).
Menurutnya, silahkan saja melakukan aksi demo menolak otsus atau pemekaran wilayah, maupun TNI – Polri dari Papua, tapi mereka tidak bisa melawan negara.
“Saya seorang pamong praja belajar ilmu pemerintahan di APDN, IIP dimana Negara memiliki alat – alat negara yang bisa memaksakan siapapun untuk tunduk dan patuh kepada negara,” ujarnya.
BTM mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kemendagri sedang menyiapkan 2 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Pertama, RPP tentang pemekaran wilayah, dimana pemerintah dapat melakukan pemekaran tanpa melalui syarat syarat otsus maupun undang undang pemerintah daerah.
Kedua RPP tentang mekanisme, tata kelola dana otsus, penggunaan hingga akuntabilitas, bahkan hingga hal hal teknis,
“Diketahui, draf revisi otsus sekarang sementara revisi di DPR RI lewat pansus revisi otsus Papua,” kata BTM.
SEO
