Koreri.com, Manokwari– Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Manokwari Barat (Manbar) yang merupakan murni aspirasi masyarakat adat setempat harus mendapat perhatian penuh dari Manokwari sebagai Kabupaten induk dan Provinsi Papua Barat.
Pasalnya, perjuangan masyarakat adat sejak tahun 2005 hingga saat ini, dimana pada awal tahun 2021 melalui pembahasan otsus oleh pemerintah pusat maka tim intelektual percepatan pembentukan otonom baru Manokwari Barat bertemu dengan komite 1 DPD RI untuk menyampaikan aspirasi pemekaran DOB yang sudah mendapat persetujuan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono.
Ketua tim intelektual percepatan pembentukan otonom baru Manokwari Barat Marinus Bonepay mengatakan, komite 1 DPD RI masih tetap focus untuk menyelesaikan 65 DOB yang menjadi prioritas pembahasan di senayan.
“Untuk itu kita tim memohon kepada Pemerintah Daerah Manokwari sebagai Kabupaten yang sejak awal mengusul DOB Manokwari Barat dan juga Provinsi Papua Barat untuk dengan sungguh-sungguh melihat perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan upayanya sendiri untuk menghadirkan DOB ini,” ungkap Marinus Bonepay kepada media ini melalui telpon celulernya, Selasa (20/4/2021).
Bonepay menegaskan bahwa dalam perjuangan menghadirkan DOB Manokwari Barat itu tidak ada kepentingan satu elit politik maupun birokrat, ini murni kepentingan masyarakat akibat konflik berkepanjangan dari pencaplokan Kabupaten Tambrauw sebelumnya oleh putusan Mahkamah Konstitusi.
Masyarakat beberapa distrik di perbatasan antara Kabupaten Tambrauw dan Manokwari menerima dampak konflik yang belum selesai sehingga solusinya adalah menghadirkan DOB Manokwari Barat.
“Dengan hadirnya DOB Manokwari Barat akan mengamankan wilayah, lebih khusus lagi ketika terjadi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya maka dapat mengamankan tapal batas luas wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat dan PBD, juga mengamankan wilayah adat arfak yaitu Senopi dan Amberbaken utuh di Papua Barat.” Sahut Marinus.
Karena Bupati Manokwari dan Gubernur Papua Barat diminta jeli melihat persoalan ini, sehingga mendukung penuh hingga tuntas pemekaran DOB Kabupaten Manokwari, supaya pada waktu yang akan datang tidak menimbulkan konflik tapal batas antara kedua provinsi.
“Kami berharap dalam musrenbang atau pembahasan terkait dengan program yang bersifat jangka panjang, menengah serta program strategis maka DOB Manokwari Barat harus masuk dalam agenda jika tidak dibicarakan saat ini maka satu waktu Pemerintah Papua Barat akan bersengketa dengan PBD terkait dengan batas wilayah.” Pungkasnya.
Marinus Bonepay mengapresiasi tokoh-tokoh yang sudah memberikan dukungan kepada pejuang DOB Manokwari Barat, sehingga menjadi spirit supaya tetap memperjuangkan hingga berhasil.
Dijelaskan Bonepay bahwa tim intelektual percepatan pembentukan otonom baru telah mempersiapkan diri menerima kunjungan tim komite 1 DPD RI untuk meninjau Kebar sebagai lokasi ibu kota Kabupaten Manokwari Barat.
“Tim komite 1 DPD RI akan melakukan verifikasi factual di calon ibu kota Kabupaten Manokwari Barat di Kebar, sehingga kami tim intelektual percepatan pembentukan otonom baru Manokwari Barat akan segera mempersiapkan semuanya, akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten induk dan provinsi papua barat.” Jelasnya.
KENN
