Koreri.com, Jayapura – Koalisi Rakyat Papua merencanakan akan melakukan aksi guna menyampaikan aspirasi meminta surat penunjukkan Sekda Dance Flassy sebagai Plh Gubernur Papua segera dibatalkan karena tidak sesuai prosedur yang diatur dalam UU.
Aksi akan digelar di kantor Gubernur Papua, Dok II, Kota Jayapura, Senin (28/6/2021).
Ketua Koalisi Rakyat Papua, Diaz Gwijangge, mengatakan aksi koalisi rakyat Papua tidak mengatasnamakan kelompok atau orang asli Papua dan tidak ada kepentingan lain.
“Kami hanya menuntut surat Plh Gubernur Papua dibatalkan,” tegasnya.
Diaz meminta kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak terprovokasi dengan isu dan opini yang berkembang di media sosial bahwa ada kelompok pendukung Lukas Enembe yang mau buat aksi demo.
Ia menegaskan isu itu tidak benar, karena Gubernur Lukas milik semua masyarakat yang tinggal di Papua.
“Kami minta masyarakat jangan terpengaruh dengan opini yang berkembang di medsos, Lukas Enembe itu milik semua rakyat Papua, dari Aceh sampai Merauke yang tinggal di Papua itu punya Gubenur adalah Lukas Enembe yang dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Diaz dalam keterangan pers di Kota Jayapura, Sabtu (26/6/2021).
“Gubernur Lukas Enembe dipilih rakyat untuk menjabat dua periode bukan satu periode beliau masih hidup sampai hari ini dan awal Juli sudah kembali ke Papua,” sambungnya.
Menurut Diaz, hanya 5 hal yang bisa diatur langsung Pemerintah Pusat yaitu, militer, moneter, luar negeri, agama dan pertahanan nasional. Terkait soal Plh Gubernur Papua, itu tidak boleh dintervensi, apalagi Papua ada UU Otonomi khusus.
“Dalam UU Otonomi khusus Papua itu suka dan tidak sudah ada hal – hal lain yang dalam penyelenggara rumah tangga dalam pemerintahan mulai dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota diatur sendiri secara kewenangan otonomi daerah masing-masing,” sambungnya.
Apalagi dalam situasi Covid-19 dan menjelang PON XX, Pemerintah Pusat tidak boleh mengganggu Papua yang sudah damai.
“Dan masyarakat Papua mau hidup nyaman. Kalau kita mau serius atasi Covid-19 jangan ganggu pemerintahan Papua lagi,” tegas diaz.
Jaminan Keamanan Aksi Demo
Diaz Gwijangge sebagai penanggung jawab aksi menegaskan bertanggung jawab dan menjamin keamanan selama aksi berlangsung pada Senin (28/6/2021) nanti.
Ia meminta seluruh elemen masyarakat maupun Pemerintah Provinsi Papua baik militer maupun sipil sama-sama mengamankan situasi pada saat penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Papua.
Ditegaskan pula, aksi demo nanti tidak ada kepentingan lain tapi yang jelas kami tuntut sesuai surat Plh Gubernur yang diturunkan oleh Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik kepada Sekda Dance Flassy.
Tuntutan terakhir adalah masa jabatan Sekda Dance Flassy akan berakhir dan memasuki masa persiapan pensiun pada 12 Juli 2021 mendatang.
Dance lebih baik fokus pada persiapan pensiunnya saja.
“Untuk itu, Gubernur harus ajukan pergantian Sekda dan harus diganti segera itu yang harus dijawab Kemendagri. Bukan surat permohonan penunjukan Plh Gubernur yang diajukan Sekda Dance Flassy. itu yang rakyat tidak terima prosesnya,” tegasnya Diaz.
SEO
