Geger 46 Kendaraan Dinas Pemkab Bursel, Tak Bayar Pajak Sejak 2013

Kepala Kejari Buru Murtadi
Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Murtadi

Koreri.com, Namrole – Sebanyak 46 kendaraan dinas Kabupaten Buru Selatan dilaporkan tak diketahui keberadaannya.

Fakta ini terungkap berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2019.

Bahkan dalam rincian LHP BPK 2019 itu disebutkan ada kendaraan yang belum membayar pajak dari tahun 2013, padahal biayanya dianggarkan.

Demikian pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Murtadi saat giat Sosialisasi Hukum di Kantor Bupati Bursel, Kamis (12/8/2021).

Turut hadir, Bupati Safitri Malik Soulisa dan wakilnya Gerson Eliezer Selsily, pejabat Pemkab serta pimpinan OPD setempat.

“Berdasarkan hasil audit BPKP tahun 2019, diketemukan 46 kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya,” bebernya.

Diungkapkan Kajari, setelah pihaknya melakukan pemanggilan kepada pemiliknya dan melakukan pemeriksaan, ternyata ada yang belum membayar pajak

“Sebagian kendaraan dinas itu ada, tetapi setelah kita panggil, pajaknya belum dibayar. Bahkan belum bayar dari tahun 2013,” bebernya.

Padahal, biaya untuk itu telah dianggarkan oleh dinas. Namun kenapa belum dibayarkan?

“Pajak itu sekian persennya ke daerah. Dan pajak itu dibayarkan dengan uang negara. Kenapa bisa 2013 dan 2014 tidak bayar pajaknya. Jadi yang tertahan itu di kami bu (ibu Bupati), karena pajaknya belum dibayarkan,” jelas Kajari pada Bupati.

Dikatakan, pihaknya bukan berkeinginan menahan-nahan kendaraan dinas.

“Sepanjang surat-suratnyah sudah tuntas, silahkan diambil,” sambungnya.

Dikatakan, ada kurang lebih 6 buah kendaraan dinas yang suda diserahkan, ada yang ke Bagian Aset dan ke Kepala Dinas

“Kadis Diknas suda ya, suratnya sudah lengkap. Kadis Sosial juga sudah ya, Camat Namrole juga sudah. Siapa lagi,?Kasat Pol PP ini kendaraannya masih di Ambon ya, kapan, suda tiga bulan, tolong pajaknya,” ujar Kajari kepada Kasat Pol PP Asnawi Gay yang turut hadir pada acara sosialisasi hukum saat itu.

Kajari, memastitkan pihaknya hanya ingin melakukan upaya penyelamatan aset daerah dan bukan untuk merampas, tetapi harus tertib.

“Saya berharap, Kabupaten Buru Selatan ini nantinya liding lebih maju dari kakaknya Kabupaten Buru,” tandasnya.

JFL