Koreri.com, Sorong- Kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan Partai NasDem di Terminal Remu Kota Sorong, Sabtu (21/8/2021) nyaris dibubarkan sekelompok Satpol PP setempat atas perintah Walikota Sorong Drs Ec Lamberthus Jitmau,M.M memicu reaksi protes keras dari Ketua DPD NasDem Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw MT.
Petrus Kasihiw menegaskan bahwa sebagai pejabat politis yang mengendalikan birokrasi, seharusnya Walikota Sorong, Drs Ec Lambert Jitmau,M.M sebagai atasan dari Satpol PP, bisa menjaga etika dalam mengambil suatu kebijakan.
Sebab, dalam kegiatan vaksinasi massal secara gratis itu, dihadiri Ketua DPW NasDem yang juga Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan,M.Si.
Menurut Kasihiw, kegiatan vaksinasi dan pemberian sembako kepada masyarakat itu jangan dilihat dari kacamata politik, karena kegiatan itu adalah aktivitas kemanusiaan.
“Saya selaku Ketua DPD NasDem Teluk Bintuni, sangat menyesalkan tindakan dari Walikota Sorong dan Satpol PP-nya. Karena sikap itu tidak menjaga etika pemerintahan dengan baik.Sampaikan saja bahwa Bupati Teluk Bintuni protes keras,” kata Petrus Kasihiw kepada wartawan, Minggu (22/8/2021).
Seharusnya, lanjut Kasihiw menjelaskan jika Lambert Jitmau yang juga sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat ini keberatan dengan aksi kemanusiaan yang dilakukan DPW Partai Nasdem Papua Barat, bisa bicara baik-baik ketika proses permohonan ijin kegiatan disampaikan kepada Walikota Sorong.
Sebelum kegiatan ini berlangsung, pengurus DPW Partai NasDem telah melayangkan surat permohonan ijin ke Walikota Sorong. Namun hingga menjelang pelaksanaan kegiatan, surat tersebut tidak mendapat respon.
Ketua DPW Partai NasDem kemudian mengambil jalan lain, yakni meminta ijin kegiatan ke Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua Barat. Berbekal surat persetujuan tersebut, kegiatan vaksinasi massal dan pembagian sembako akhirnya dilaksanakan di Terminal Remu, Kota Sorong.
Namun saat kegiatan hendak dimulai, Kepala Satpol PP dan anak buahnya datang mau membubarkan kegiatan tersebut. Padahal, Gubernur Dominggus Mandacan juga hadir dalam kegiatan itu, meski kapasitasnya sebagai Ketua DPW Partai Nasdem.
“Kalau Walikota Sorong mau protes dan keberatan dengan kegiatan tersebut, bisa menghubungi langsung Ketua DPW Partai NasDem atau Gubernur. Bicara baik-baik, ‘saya keberatan dan protes dengan apa yang dilakukan Gubernur. Aktivitasnya baik, tapi dampaknya menimbulkan kerumunan massa dan protokol kesehatan’. Apa susahnya bicara begitu, lebih beretika,” urainya.
Namun dengan tindakannya yang mengerahkan Satpol PP untuk menghentikan kegiatan di lokasi, menandakan Lambert Jitmau selaku walikota, tidak menghargai Dominggus yang juga Gubernur Papua Barat.
“Terlepas dari jabatan sebagai Ketua DPW Nasdem Papua Barat, tapi Pak Dominggus masih seorang Gubernur. Jadi etika pemerintahan ini yang harus kita jaga baik. Ini yang saya tidak terima. Kalau soal lain, misalnya ada kesalahan teknis dan lain sebagainya dalam pelaksanaan vaksinasi, itu bisa dibicarakan dengan baik. Yang saya tidak setuju adalah etikanya itu,”tegasnya.
Selain itu, sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat, seharusnya Lambert Jitmau bisa menjaga marwah partai sehingga tidak menimbulkan kesan negatif di publik.
Dengan insiden vaksinasi massal itu, publik akhirnya menilai sedang ada konflik kepentingan antara Partai Golkar dengan Partai Nasdem.Padahal perseteruan itu sejatinya tidak ada, dan selama ini komunikasi antara kedua partai berjalan baik.
KENN
