“Secara represif kami melakukan penilangan, dimana pemilik kendaraan sebagai wajib pajak harus melakukan kewajibannya membayar pajak, kalau sudah bayar maka dapat menunjukan bukti STNK plus pajak yang sudah diperpanjang sesuai waktu masa berlaku di kantor Samsat,” jelas Kasat Lantas Subhan Ohoimas.
Anggota Komisi III DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H mengatakan bahwa masyarakat harus wajib membayar pajak kendaraan bermotor karena dari uang tersebut pemerintah dapat mengelolah untuk pembangun daerah di Provinsi Papua Barat ini.
Legislator muda dari fraksi Persatuan Nasional Demokrat ini menyarankan dan mendukung kerjasama pihak Samsat dan satuan lalulintas setiap Polres jajaran untuk menertibkan kenderaan bermotor agar mempercepat pembayaran pajak kenderaan tersebut.
“Bukan hanya berhubungan dengan pajak saja tetapi juga menertibkan kendaraan-kendaraan yang banyak tidak memiliki ijin, masalah pajak ini salah satu kendala kita karena memang pendapatan daerah sampai sekarang belum memenuhi target,” ucap anggota komisi yang bermitra dengan Samsat dan Bapenda Papua Barat itu kepada media ini, Sabtu (2/10/2021)
