Sebagai wakil rakyat, Seknun memberikan support kepada pihak kepolisian dan instansi terkait untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor supaya melaksanakan kewajibann mereka.
Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Barat ini juga memberikan masukan kepada mitranya untuk tidak segan-segan melakukan razia terhadap kendaraan dinas di setiap pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.
“Karena kenderaan itu juga bayar pajak kemudian tunggakan pajak terbanyak itu ada di pemerintah daerah jadi kendaraan plat merah itu perlu ditilang sebab mereka itu objek pajak, ini data yang kami temukan di sejumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat saat kami lakukan kunjungan kerja komisi III beberapa waktu lalu,” tegas Syamsudin.
Dia mencontohkan Kabupaten Teluk Bintuni ditemukan Rp 900 juta lebih tunggakan pajak pemerintah daerah setempat kemudian Kota dan Kabupaten Sorong juga lebih tinggi tunggakannya.
Tiga daerah jadi sample untuk disimpulkan bahwa Kabupaten lainnya pemerintah daerah juga belum memilki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
“Kami sarankan kepada OPD atau instansi terkait untuk melaporkan kepada Samsat terdekat jika ada kenderaan plat merah yang tidak bisa dioperasionalkan lagi supaya nomor kendaraan tersebut diblokir agar jangan masuk dalam tunggakan pajak, karena ketika belum ada laporan di Samsat maka objek pajak tetap dikenakan, ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka paham,” jelasnya.
KENN
