“Termasuk Penjabat Gubernur, karena hanya istilah tapi penjabat adalah untuk mengisi kekosongan, mengisi struktur dalam sistem pemerintahan tetapi jabatannya Gubernur, sehingga saya akan memberikan pandangan ini kepada pimpinan DPR di Provinsi Papua Barat melalui Bapemperda,” kata Syamsudin kepada media ini di Bintuni Sabtu siang.
Syamsudin Seknun, mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan tenaga ahlinya Bapemperda untuk memberikan kajian serta analisa yuridis dari hukum tata negara tentang kekosongan jabatan Gubernur Papua Barat selama 2 tahun lebih itu.
Bapemperda akan mencoba merumuskan formulasi hukum baru yang akan teraplikasi dalam perdasus supaya memberikan kejelasan hukum tentang status jabatan Penjabat Gubernur harus dijabat Orang Asli Papua.
