Koreri.com, Namrole – Gerakan mahasiswa Universitas Iqra Pulau Buru Kampus B Namrole menggelar aksi demo di kantor Bupati Buru Selatan, Senin (17/1/2022).
Aksi yang dikoordinir Epot Latbual tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP setempat.
Para pendemo juga membawa pamflet, pengeras suara yang berada di mobil pick up serta bendera merah putih.
Setelah berorasi selama 30 menit, para peserta aksi akhirnya dapat bertemu dengan Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Eliezer Selsily.
Adapun empat poin tuntutan yang dibacakan dihadapan Wabup Gerson.
Pertama, meminta Pemda Buru Selatan untuk menetapkan anggaran dana hibah Universitas Iqra Buru dan Universitas Terbuka harus merata Rp500 juta.
“Apabila poin tuntutan kami tidak diindahkan oleh Pemda, maka jangan salahkan kami dalam melakukan gerakan/aksi dihadapan Pemerintah daerah Buru Selatan,” kata pendemo.
Tuntutan ketiga, Pemda dalam hal ini tim perencanaan anggaran dan DPRD harus jeli melihat peningkatan yang berproses di kampus Iqra Buru dimana mahasiswa pada kampus B adalah mahasiswa berasal dari masyarakat ekonomi kecil.
“Kami mahasiswa Iqra Buru melihat dan mengkaji Pemerintah daerah dan DPRD soal dana hibah untuk beasiswa daerah,” kata pendemo.
Dalam tuntutan keempat, sesuai hasil kajian, mahasiswa Iqra Buru merasa Pemda dan DPRD telah menganaktirikan mahasiswa Iqra Buru kampus B Namrole.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemda dan DPRD Buru Selatan untuk mendaftarkan dana hibah UT dan Iqra Buru.
“Apabila Pemda tidak mengakomodir tuntutan ini maka aksi berkelanjutan akan terjadi,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Wabup Gerson menegaskan pemerintah akan bersikap adil dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Saya pikir kalau terkait soal penganggaran, kalau UT ini baru. Tetapi kalau Iqra mulai dari Pemerintah ini ada, kita sudah mulai memberikan bantua,” tegasnya.
Wabup mengungkapkan, dari hasil pemberian bantuan tersebut ada temuan terkait pengelolaan keuangan oleh manajemen Uniqbu pada saat itu.
“Sehingga kami juga harus berhati hati dalam memberikan bantuan hibah kepada pihak penerima,” ungkapnya.
Wabup berharap manajemen melakukan perbaikan pengelolaan keuangan sehingga kedepannya komitmen untuk membesarkan lembaga yang berurusan dengan SDM dapat berjalan dengan baik.
Karena, Pemda dalam memberikan bantuan tidak asal asalan tetapi ada indikator yang dipakai dalam penyaluran dana hibah tersebut mengacu pada MoU yang telah disepakati bersama.
Dalam hal ini, dana hibah itu diberikan dengan memperhatikan jumlah mahasiswa yang berhak menerima bantuan.
“Itu menjadi dasar bagi Pemda dalam memberikan bantuan dana hibah kepada Universitas Iqra Buru dan UT,” tandasnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah setempat Nane Risanpessy mengatakan, dana hibah untuk Iqra Buru sesuai MoU diperuntukan untuk biaya operasional.
“Sementara untuk UT diperuntukan bagi beasiswa dan biaya operasional,” tukasnya.
Usai pertemuan, para mahasiswa melakukan foto bersama dengan Wabup serta pejabat setempat.
Aksi demo kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan.
JFL
