Koreri.com,Jakarta– Untuk membahas sejumlah agenda terkait pembangunan minyak bumi dan gas (Migas) di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Bupati Ir Petrus Kasihiw,M.T menggelar pertemuan dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Migas.
Pertemuan ini berlangsung di Kantor SKK Migas pusat, lantai 35 Gedung Wisma Mulia Jl Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan, Selasa (1/3/2022), kepala SKK Migas Dwi Soetjipto didampingi 2 pejabat deputi sedangkan Bupati Teluk Bintuni didampingi Kepala Bappelitbangda Dr Alimudin Baedu.
Agenda yang dibahas dalam pertemuan ini terkait dengan pembangunan migas lebih khusus pada konsensi BP Tangguh tentang tren 3.
“Progres pertemuan tentang pembangunan kilang minyak dan Gas bumi di kabupaten teluk bintuni lebih khusu konsensi BP Tangguh (BRAU) Tentang pembangunan Tren 3, kemudian Genting Oil (Blok Kasuri ) dan rencana Pembangunan Pabrik pupuk,” jelas Bupati Petrus Kasihiw.
Bupati Kasihiw minta supaya dalam penerimaan tenaga kerja pada perusahan-perusahan ini, SKK migas lebih transparan agar tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan.
Pemerintah daerah Teluk Bintuni kata Petrus Kasihiw, siap membantu tenaga kerja jika dibutuhkan karena masih ada ratusan anak-anak Teluk yang memiliki keahlian siap kerja, asalkan ada keterbukaan .
Kasihiw minta pemerintah daerah jangan dijadikan pemadam kebakaran karena pengalaman sudah terjadi selama ini, ketika ada persoalan maka pihak BP Tangguh meminta bantuan.
“Karena tidak ada keterbukaan kemudian masyarakat mendengar isu-isu berkembang bahwa ada tenaga kerja dari luar papua begitu banyak akhirnya mereka palang pelabuhan dan bandara maka pemerintah yang repot lagi, karena itu mohon dukungan Pak Kepala SKK Migas untuk penerimaan tenaga kerja lebih terbuka,” ujarnya.
Kasihiw yakin bahwa ketika persoalan keterbukaan tenaga kerja di Teluk Bintuni berjalan maka tidak ada gangguan projek migas di daerah tersebut.
Bupati berharap Genting Oil tetap berjalan di Kabupaten Teluk Bintuni, sesuai perjanjian dengan kementrian perindustrian bahwa akan ada suplai gas melalui pipanisasi dari tempat itu ke kawasan petro kimia di Onar.
Jangan lagi ada perusahan pupuk kaltim yang masuk dengan caranya sendiri tanpa bernegosiasi dengan Teluk Bintuni tapi dengan Kabupaten Fakfak, hal ini yang membuat masyarakat 7 suku nyatakan sikap untuk menolak
Pasalnya ketika ad perusahan baru lagi maka akan dilakukan AMDAL baru, butuh waktu yang panjang, selain itu akan mempengaruhi ekonomi masyarakat di sekitar, terutama masyarakat Sumuri.
Sementara Kepala SKK Migas Pusat Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya tetap mendukung maksud dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang disampaikan.
Tujuannya agar investasi segera jalan, genting oil segera produksi dan target-target untuk meningkatkan produksi minyak dan gas ini bisa tercapai.
“Kami mengharapkan betul dukungan Pak Bupati kepada BP Tangguh karena saat ini BP sudah menyiapkan proyek pengembangan, investasinya cukup besar,” jelas Dwi Soetjipto.
KENN
