Koreri.com, Bintuni– Sejumlah Kepala Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat menyampaikan aspirasi di depan kantor Bapelitbangda daerah setempat Jumat (11/3/2022) kemarin.
Aksi perwakilan kepada distrik ini berawal dari undangan Bapelitbangda yang tentang rapat koordinasi teknis musrenbang distrik tahun 2022 yang ditetapkan waktu pukul 10.00 WIT dimana para kepala distrik sudah berada di tempat sesuai waktu yang ditentukan tetapi belum ada tanda-tanda aktifitas di kantor tersebut.
Para kepala distrik kecewa juga karena mereka menunggu dari jam 9.00 hingga 12.00 WIT baru muncul pejabat di Bapelitbangda Teluk Bintuni hadir dan mempersilahkan mereka untuk memulai rapat dimaksud, akhirnya menimbulkan aksi protes dimulai.
Kepala Distrik Mardey Yustina Ogoney saat dikonfirmasi melalui telpon celulernya, Jumat (11/3/2022) malam mengaku bahwa aksi tersebut merupakan spontanitas para kepala distrik kepada pihak Bapelitbangda yang tidak sesuai waktu melaksanakan undangan rapat tersebut.
“Saya sendiri tidak hadir dalam rapat itu tapi dalam video dan percapakan dalam WAG menunjukan bahwa aksi spontan yang ditujukan kepada undangan Bapelitbangda yang waktu sudah tertunda kemudian Bapelintbangda minta Distrik harus buat musrenbang sementara hasil musrenbang selama ini tidak diakomodir oleh Bapelitbangda dengan baik untuk program prioritas yang diusulkan distrik diakomodir, jadi aksi teman-teman kepala distrik itu spontan tanpa ada perencanaan lebih awal,” tegas Yustina Ogoney.
Dikatakan Ogoney bahwa kekecewaan para kepala distrik itu bahwa mereka diperintahkan dari OPD terkait untuk melaksanakan musrenbang distrik sementara anggaran sendiri belum ada hingga saat ini.
Hal senada disampaikan Kepala Distrik Tomu Fredy Paduai saat menghubungi media ini melalui telpon celulernya, Jumat (11/3/2022) malam. Dia menegaskan bahwa aksi protes tersebut merupakan spontan atas undangan Bapelitbangda.
Para Kepala Distrik tidak mau melaksnakan perintah Bapelitbangda untuk melaksakanakan musrenbang tingkat distrik dengan alasan bahwa hasil musrenbang tingkat distrik selama ini tidak diakomodir OPD teknis.
“Seperti contoh saya di Distrik Tomu dari tahun 2017, 2019, 2020 dan 2021 hasil musrenbang kami lakukan dengan pola sangat prioritas tapi tidak diakomodir, jadi dalam kesempatan dalam musrenbang itu diusulkan ada distrik yang program prioritas dua, tiga dan ada yang empat tetapi satu pun tidak terealisasi,” jelas Fredy Paduai.
Fredy menegaskan bahwa pihaknya tidak memboikot musrenbang tetapi meminta kepada Bupati Teluk Bintuni untuk segera melakukan evaluasi terkait aksi mereka karena hal ini merupakan suara masyarakat dari Kampung dan distrik sehingga program prioritas yang diusulkan sebelumnya dapat dilaksanakan.
KENN
